Ad Code

Kebebasan Sipil di bawah Jokowi, Persepsi David Hume

“Kebebasan Sipil Menjadi Penentu” adalah judul yang digunakan Kompas tanggal 18 Oktober 2019 untuk menegaskan bahwa masyarakat mengapresiasi kerja pemerintah di bidang politik dan keamanan. Penguatan atas jaminan kebebasan sipil akan meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah. 

Kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusus Kalla di bidang politik dan keamanan memang mendapat apresiasi tertinggi dari masyarakat dibandingkan dengan sejumlah bidang lain. Dari apresiasi ini, juga tersirat ekspektasi masyarakat agar pemerintahan Presiden Joko Widodo memastikan terlindunginya hak asasi manusia dan kebebasan sipil pada periode 2019-2024.

Kebebasan Sipil?
Sumber Foto:
https://thenib.com/wp-content/uploads/2019/08/civil-liberties-brainbuster-4-7db756-1.jpg

Mengingat “baru saja” Jokowi dilantik sebagai Presiden RI untuk periode kedua, dari sudut Filsafat Ilmu Pengetahuan, maka adalah suatu hal menarik untuk membahas masalah kebebasan sipil ini, terlebih mulai bermunculan suara yang menyebut Jokowi mulai mempraktekkan soft authorianism.


Pendahuluan


Dalam konteks kehidupan bernegara, ‘kebebasan sipil’, ‘politik’, dan ‘keamanan’ adalah tiga konsep yang saling berkaitan. Masing-masing tidak otonom satu sama lain. Sebab, apabila dipandang secara terpisah, akan berakibat fatal. Jika hanya ‘kebebasan sipil’ dimaksimalisasi dengan melupakan dua lainnya, maka negara serupa dengan anarki. Sebaliknya, jika hanya ‘keamanan’ dimaksimalisasi maka negara serupa dengan Leviathan. Juga, jika ‘politik’ dimaksimalisasi, maka Demokrasi Indonesia menghasilkan tirani partai politik dan ambiguitas pencapaian tujuan negara, karena partai cenderung dikuasai oligarki pemodal (baik modal finansial ataupun figur).

Masalah utama Indonesia adalah bagaimana memandang tiga konsep tadi (‘kebebasan sipil’, ‘politik’, dan ‘keamanan’) secara berimbang. Perimbangan ini pula yang menjadi persoalan administrasi Jokowi, baik di 5 tahun pertama maupun (kemungkinan besar) di 5 tahun berikutnya. Masalah paling mengemuka dari periode pertama administrasi Jokowi adalah bagaimana negara cukup strong sehingga mampu mempenetrasi aneka program pembangunan. 

Penetrasi aneka program pembangunan adalah kebijakan politik, dan sebagai kebijakan politik, penetrasi tersebut harus punya instrumen ‘pemaksa.’ Bukan negara namanya, apabila tidak bisa ‘memaksakan’ keinginannya. Dalam melakukan ‘pemaksaan’, administrasi Jokowi harus merevitalisasi salah satu institusi keamanan yang ada: Kepolisian. Sebab itu, di awal periode pemerintahannya, Jokowi dengan sadar ‘melawan’ kehendak penguasa partainya sendiri dalam penentuan Kapolri: Memilih M. Tito Karnavian, ketimbang Budi Gunawan. Harapannya, Jokowi dapat mengukur akseptibilitas instrumen keamanan di mata publik, dengan menempatkan personal yang tidak masuk pusaran kontroversi.

Sehubungan dengan ‘politik’, di awal masa pemerintahannya, Jokowi cenderung membangun ‘teknokrasi.’ Namun, secara politik, ‘rezim teknokrasi’ ini tidak mungkin terwujud penuh di lapangan. Pemerintahnya adalah koalisi sejumlah partai politik. Partai-partai tersebut harus ‘dipuaskan’ dengan pemberian jabatan politik, sebab apabila tidak, program pembangunan yang ia jadikan prioritas akan diganggu. 

Sebab itu, demi mengamankan penetrasi program rezimnya, Jokowi mengambil jalur moderasi. Sejumlah isu yang ia jadikan prioritas dijabat oleh menteri-menteri teknokratis, misalnya isu-isu maritim (termasuk kelautan dan perikanan), perhubungan, pembangunan infrastruktur, keuangan, dan pertanian. Sementara, bidang-bidang yang tidak dijadikan prioritas diserahkan pada oligarki partai politik (juga, untuk bagian terkecil, kepada ormas).

Lalu, bagaimana dengan ‘kebebasan sipil’ yang merupakan catatan Kompas? Ini bergantung pada bagaimana ‘kebebasan sipil’ diinterpretasikan. ‘Kebebasan sipil’ adalah sebuah Ide Rumit dan perlu diderivasi ke dalam sejumlah Ide yang lebih sederhana. Ini untuk menghindari superioritas Ide ‘kebebasan sipil’ dalam konteks pembicaraan dalam hal berbangsa dan bernegara. Sebagai sebuah konsep, ‘kebebasan sipil’ tidak bisa lebih tinggi atau lebih rendah posisinya ketimbang dua konsep lain: ‘politik’ dan ‘keamanan.’ Justru, tanpa diimbangi oleh aplikasi konsep ‘politik’ dan ‘keamanan’ di dalam negara, ‘kebebasan sipil’ malah tidak akan terwujud.

Pembicaraan mengenai ‘kebebasan sipil’, ‘politik’, dan ‘keamanan’ ini digunakan untuk memprediksi kemungkinan watak rezim Jokowi di periode 5 tahun pertama pemerintahannya. Asumsi dalam tulisan ini adalah: Administrasi Jokowi memiliki Persepsi khas tersendiri mengenai ‘kebebasan sipil’, ‘politik’ dan ‘keamanan.’ Analisis prediksi ini dilakukan dengan menggunakan epistemologi David Hume tentang Persepsi dan turunannya. 

Namun, karena Hume sendiri mensyaratkan bahwa tidak ada fakta tanpa ada pengalaman sebelumnya, maka, dalam konteks epistemologi Hume, prediksi atas periode 5 tahun kedua adalah Imajinasi. Namun, Imajinasi ini, seperti diutarakan Hume dalam epistemologinya, didasarkan pada Pemahaman (Understanding) atas Fakta untuk kemudian dilakukan sejumlah relasi atasnya, bukan berdasarkan tahayul (fancy imagination) yang mengacu pada obyek material yang belum pernah dialami oleh pengalaman manusia.


Analisis


Apa yang sudah dilakukan Kompas adalah Persepsi mereka atas administrasi Jokowi. Persepsi ini berupa obyek pikiran Kompas tentang administrasi Jokowi aktual. Obyek pikiran ini diperoleh Kompas dengan cara menyalin Kesan dari publik, berupa tingginya kinerja rezim Jokowi di bidang ‘keamanan’ dan ‘politik.’ Kompas, berdasarkan Ide-ide mereka sendiri, lantas mengembangkan Imajinasinya berupa penciptaan Pemahaman, yaitu merelasikan antara tingginya kinerja ‘keamanan’ dan ‘politik’ dengan ‘kebebasan sipil.’

Secara Humean (baca: mengikuti epistemologi David Hume) saat Ide Rumit ‘kebebasan sipil’ direduksi maka akan muncul sejumlah konsep lain seperti ‘kebebasan’ dan ‘sipil.’ Baik Ide ‘kebebasan’ maupun Ide ‘sipil’ pun masih merupakan Ide Rumit pula. Ide ‘kebebasan’ dapat diturunkan menjadi sejumlah Ide seperti ‘kebebasan positif’ dan ‘kebebasan negatif’, sementara Ide Rumit seperti ‘sipil’ direduksi menjadi aneka Ide yang lebih Sederhana seperti: ‘berpendapat,’ ‘berorganisasi,’ ‘pendidikan,’ ‘beragama,’ ‘berpolitik,’ atau ‘pekerjaan,’ Secara Humean pula, sebagai contoh, Ide ‘beragama’ juga dapat diturunkan lagi menjadi ‘menganut agama tertentu,’ ‘menjalankan ibadah,’ ‘membangun tempat ibadah,’ atau ‘ekspresi keagamaan.’ Juga, secara lebih lanjut (sebagai contoh), Ide ‘ekspresi keagamaan’ juga dapat diturunkan menjadi ‘berpakaian menurut ajaran agama’, ‘mencantumkan simbol-simbol agama’, atau ‘menggunakan perilaku tutur agama.’

Dari sejumlah reduksi Ide Rumit ke Ide Sederhana tersebut di atas, tulisan ini akan menggunakan Ide ‘kebebasan sipil’ yang sudah diturunkan menjadi Ide ‘kebebasan’ dan ‘berpendapat.’ Mengapa kedua Ide ini dipilih? Kompas adalah obyek nyata dari entitas ‘kebebasan sipil’ karena dalam (katakanlah, Demokrasi Liberal Indonesia), pers merupakan corong opini publik yang diasumsikan untuk punya ‘kebebasan.’ 

Demi menghindarkan Kompas dari bias eksistensinya sendiri maka tulisan ini akan mereduksi Ide Rumit seputar ‘kebebasan publik’ menjadi sejumlah ‘Ide’ lain yang lebih sederhana (baca: Ide Rumit dijadikan Ide Sederhana). Kedua Ide ini akan penulis perlakukan secara otonom, dan tidak lagi merujuk pada Kompas. Dengan reduksi ini pula, diharapkan akan tercipta Ide yang lebih empiris atas apa yang awalnya Kompas maksudkan ‘kebebasan sipil,’ dan Ide baru ini berlaku lebih universal ketimbang hanya berlaku dalam Persepsi Kompas sendiri.

Dalam membuktikan asumsi tulisan, secara Fakta harus dicari terlebih dahulu jawaban atas mengapa Ide ‘kebebasan sipil’ menjadi catatan dalam pendapat Kompas mengenai rezim Jokowi? Analisis mengenai ‘kebebasan sipil’ yang dirujuk Kompas, secara Humean, telah disempitkan menjadi ‘kebebasan’ dan ‘sipil’ dalam konteks berpendapat. Kompas, sebagai entitas masyarakat sipil, berupaya menjamin eksistensinya sendiri dalam kerangka ‘kebebasan sipil.’ Ide ‘kebebasan berpendapat’ ini mungkin diperoleh berdasarkan Kesan yang mereka (Kompas) atas dipenjaranya Ahmad Dhani, Ratna Sarumpaet, Bunyani, Alfian Tanjung, Ahok, dan sejumlah orang lainnya, akibat ujaran pendapat mereka di ruang publik. 

Dalam kasus mereka, kepolisian (penjamin keamanan negara) merupakan lembaga yang secara aktif memproses aneka kasus tersebut. Sebab itu, kepolisian, diserupakan (resemblance) sebagai alat kekuasaan Jokowi untuk menjamin tertib sosial. Ide ‘Jokowi Otoriter’ mungkin menyelinap di dalam benak publik, atau sekurangnya sebagian publik. Ini akibat, secara Humean, Ide ‘Otoriter’ atau contiguity (kendati secara kontradiktif) dengan konsep ‘kebebasan berpendapat.’ Bagi Hume, relasi antar Ide selalu diawali salah satunya oleh kedekatan antar ide, baik bersifat kontradiktif maupun berkesesuaian.

Langkah awal yang patut dilakukan adalah menganalisis apa yang terkandung di dalam Ide ‘kebebasan.’ ‘Kebebasan’ memiliki keserupaan dengan ‘kemerdekaan’ dan sebab itu dua Ide ini kerap digunakan secara bergantian dengan tetap mengacu pada Fakta yang sama. Isaiah Berlin menurunkan Ide ‘kebebasan’ menjadi dua: Kebebasan negatif dan kebebasan positif. [1] Kebebasan negatif adalah kebebasan akibat tidak adanya sesuatu (bisa berupa rintangan, halangan, batasan, campur tangan pihak lain). Kebebasan positif adalah kebebasan akibat adanya sesuatu yang lain (bisa berupa kendali, penguasaan diri, realisasi diri).

Kebebasan negatif, dalam konteks pendapat, harus dijamin oleh negara manakala pendapat tersebut merupakan Ide yang merujuk pada Fakta. Misalnya, menyatakan bahwa Indonesia tahun 2018, di bawah administrasi Jokowi, hanya ada di posisi 6,37 dalam skala 1 – 10 prestasi Demokrasi di dunia.[2] Juga menyatakan bahwa Human Development Index Indonesia tahun 2018 (juga di bawah administrasi Jokowi) hanya berada pada peringkat 116. [3] Dalam konteks yang demikian, karena merujuk pada Fakta (kendati alat ukurnya dapat diperdebatkan) maka kebebasan negatif dalam konteks berpendapat dapat diterapkan. 

Namun, apabila menyatakan bahwa administrasi Jokowi diisi orang-orang komunis, adalah tidak cocok, karena Idenya tidak didasarkan atas Fakta. Secara Humean, Ide administrasi Jokowi diisi orang-orang komunis menggunakan metode cause-effect. Penyimpulannya mirip dengan illustrasi berikut: Saya (di Indonesia) melempar batu, kemudian sebuah jendela di Cina pecah. Lalu diambil kesimpulan bahwa jendela di Cina pecah akibat lemparan batu saya. Prinsip keterhubungan dalam metode pengambilan kesimpulan tidak didasarkan atas Pemahaman, melainkan Tahayul (fancy, atau fantasi). Ini mirip dengan oleh karena saya sudah punya Ide ‘kuda’ dan ‘sayap’ maka saya bisa menghadirkan Ide baru yang lebih Rumit: ‘Kuda Bersayap.’ Ide Sederhananya adalah benar, tetapi Ide Rumitnya berwujud Tahayul.

Kebebasan negatif (dalam contoh pertama di paragraf atas) tidak bertentangan dengan kebebasan pihak lain, kendati menunjukkan kinerja rezim yang tidak terlampau baik. Untuk itu, administrasi Jokowi harus menelisik lebih dalam aneka indikator yang digunakan pemilik website tersebut dalam melakukan judgement. Kebebasan negatif dalam contoh kedua menjadi bermasalah, karena ‘Fakta Fancy’ bertabrakan dengan kebebasan pihak lain untuk menyatakan dirinya berdasarkan ‘Fakta Nyata’ (bukan komunis).

Kebebasan negatif akan selalu memiliki potensi masalah manakala disuarakan di ruang publik. Publik adalah entitas masyarakat yang di dalamnya terdiri atas aneka individu yang punya kepentingan berbeda. Karena berbeda kepentingan ini, harus ada lembaga arbitrase untuk menengahi konflik kepentingan antar individu yang sungguh potensial terjadi. Sebab itu, di dalam masyarakat (juga negara) berlaku kebebasan positif. Ahmad Dhani, manakala menyatakan ‘Jokowi anjing’, secara delutif telah keliru dalam menerapkan substansi kebebasan negatif. 

Pertama, Jokowi adalah manusia, bukan hewan (baca: anjing) dan sebab itu Ahmad Dhani telah melanggar hak Jokowi untuk terus bereksistensi sebagai manusia. Kedua, Ahmad Dhani menyatakan pernyataan tersebut di ruang publik, yaitu dalam suatu acara demonstrasi menuntut Ahok dipenjara yang Kesannya terekam dalam sejumlah video di Youtube. Dalam kasus tersebut, Ahmad Dhani layak untuk diperhadapkan dengan lembaga arbitrase, dalam hal ini kepolisian, untuk mempertanggungjawabkan suara yang ‘keluar’ dari mulutnya. [4]

Dalam kasus Ahmad Dhani, baik dalam pernyataannya atas Jokowi (maupun atas Banser NU), tidak ada masalah dalam ‘kebebasan berpendapat’ saat direlasikan dengan ‘keamanan.’ Tidak ada indikasi bahwa rezim Jokowi menunjukkan perilaku otoriter, karena secara arbitrase, apa yang disampaikan Ahmad Dhani ternyata merugikan pihak lain untuk menikmati eksistensinya secara utuh, dan sebab itu ia harus ‘disadarkan’ melalui penegakan hukum. Apabila ukuran kasus Ahmad Dhani digunakan sebagai indikator terbahayakannya ‘kebebaban sipil’ maka adalah tidak tepat.

Dalam konteks berujar di muka umum, Wahyu Wibowo menyatakan “tanpa kekritisan berbahasa, boleh ditegaskan, kita hanyalah subjek-subjek yang tidak memiliki keseimbangan antara “akal” dan “ucapan. Dampaknya, kita akan tampil sebagai orang bebal ….” [5] Wibowo secara lebih lanjut menyatakan “ … berbahasa di muka umum atau di muka massa menuntut pelakunya memahami etika berbangsa dan bernegara. Pemahaman inilah yang akan menimbulkan kesadaran etis si pelaku, dan sekaligus mencerminkan keseimbangan antara akal dan ucapannya, sehingga ia mampu menyaring kata-kata yang hendak disampaikan.” [6] Dalam konteks Ahmad Dhani, juga dapat dikatakan bahwa ia telah melakukan ujaran yang bertentangan dengan etika berbangsa dan bernegara akibat tidak muncul kesadaran etisnya, manakala , tengah melontarkan ujaran di tengah massa (sekumpulan orang).

Etis atau perilaku yang pantas, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mengacu pada nilai-nilai kebaikan (virtue). Bagi Hume, virtue adalah sesuatu yang menyenangkan kita. [7] Hume menggunaan kata ‘kita’ yang berarti jamak dalam kehidupan bersama di dalam suatu masyarakat. Hume melanjutkan, bahwa Ide virtue adalah kualitas pikiran yang disetujui atau disepakati oleh setiap orang yang merenungkan atau mempertimbangkannya. [8] Lalu, bagaimana apabila terdapat pelanggaran terhadap prinsip etis dalam berbangsa dan bernegara? 

Sejak pelanggaran etis mengakibatkan ‘keriuhan’ dan ‘pro-kontra’ di dalam masyarakat, sehingga kontraproduktif, maka perlu dipastikan dikembalikan keteraturan sosial (social order), yang dalam pemikiran Hume ditempati oleh pemerintah (sebagai representasi organisasi politik negara). Bagi Hume, negara adalah penyedia keteraturan sosial, sebab di dalam suatu masyarakat yang kompleks, perilaku baik tidak bisa dijamin akan ditunjukkan oleh seluruh anggotanya, dan sebab itu diperlukan pemerintah untuk melakukan pembatasan atas perilaku berbahaya anggota masyarakat satu terhadap lainnya. Bahkan, negara dapat saja memaksa mereka untuk berperilaku baik. [9]

Sehubungan dengan ‘kebebasan berpendapat’ ini, telah tumbuh di kalangan masyarakat sipil Indonesia, semangat untuk menguji suatu pendapat sebagai mengacu pada Pemahaman atas Fakta ataukah fancy. Situs seperti turnbackhoax.id merupakan salah satu upaya masyarakat sipil dalam melakukan judgment atas suatu ujaran tertulis di ranah publik. Situs ini menggunakan hak kebebasan negatifnya. Metode yang ditawarkan memiliki keserupaan dengan epistemologi Humean: Memaparkan suatu Ide Rumit (yang dianggap hoax) lalu menelisik Pemahaman Ide tersebut dengan mencari Kesan (yang aktual). Apabila tidak bertemu dengan Kesan (yang aktual), Ide Rumit tadi disebut sebagai hoax.

Anutan kebebasan dalam Persepsi pemerintah adalah ‘kebebasan positif’ (masyarakat sipil juga boleh menganut ‘kebebasan positif’ dalam berpendapat). Kebebasan positif ini terkodifikasi dalam undang-undang dan peraturan sesuai konteks. Kebebasan positif ini merupakan keteraturan sosial. Dalam menjamin keteraturan sosial, peran ‘keamanan’ memegang posisi kunci. Bukan masyarakat yang berkeadaban (civilized) apabila orang bebas menghina satu sama lain; Bukan masyarakat yang berkeadaban apabila perilaku koruptif pejabat publik tidak diawasi dan ditindak; Bukan masyarakat berkeadaban apabila pelanggaran lalu lintas tidak ditindak. Institusi yang memegang posisi menjamin keamanan adalah penegak hukum: Polisi, Kejaksaan, dan Pengadilan. Tiga institusi ini yang menjamin keamanan dan keteraturan sosial di tengah masyarakat. [10] 

Namun, aktivitas yang dijalankan oleh ketiga insitusi ini saat menegakkan hukum tidak boleh lepas dari pengawasan publik. Pedoman untuk melakukan pengawasan publik dan melakukan kegiatan (bagi institusi penegak hukum) adalah undang-undangn dan peraturan yang berlaku. Apabila suatu kegiatan dari aparatur penegak hukum tidak selaras dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, publik yang dirugikan dapat mempersoalkannya pula.

Tingginya kinerja rezim Jokowi di dalam masalah ‘keamanan’ mungkin dipengaruhi oleh upaya yang dilakukan dalam mendorong terciptanya teknokrasi di dalam institusi penegak hukum (khususnya kepolisian). Ide ini mengacu pada Fakta, banyaknya masyarakat yang melaporkan aneka perkara kepada pihak kepolisian (kendati banyak di antaranya yang dimuati oleh niat-niat politis). Pada sisi lain, relatif bebasnya rezim Jokowi memanajemen lembaga kepolisian tidak terlepas dari ‘sepinya’ gangguan partai politik atas institusi tersebut. Gangguan ini relatif tidak terjadi akibat partai politik telah diberi porsi ke dalam sejumlah kementerian sehingga mereka tersibukkan dengan urusannya sendiri.

Tidak dapat dipungkiri, Indonesia adalah negara yang terbelah secara kultural, dan sebab itu, tercermin ke dalam sistem multipartai yang benar-benar besar. Ada 9 partai yang masuk ke dalam parlemen Pusat (belum lagi daerah tingkat I dan II). Kenyataan ini harus diterima mengingat besarnya jumlah partai adalah cermin bifurkasi masyarakat tadi. Sebab itu, koalisi pemerintahan mustahil hanya terdiri atas 1 hingga 3 partai saja. Semakin besar koalisi partai membuat kesepakatan terjadi dengan pertimbangan simetrisasi antara eksekutif dan legislatif. 

Bahwa koalisi eksekutif harus mempertimbangkan komposisi legislatif agar eksekusi program-program pemerintah tidak akan terhambat oleh perilaku legislatif. Menurut hemat penulis, Jokowi akan memberlakukan resep yang sama dengan periode sebelumnya: Mengisi kementerian yang menjadi prioritasnya secara teknokrasi, dan menyerahkan selebihnya (yang tidak menjadi prioritas) ke tangan para partai politik.

Dalam konteks ini, maka siapapun presiden yang memegang kekuasaan eksekutif harus cerdas dalam melakukan manajemen konflik. Presiden harus secara jelas memiliki prioritas program, yang akan menentukan fokus penempatan menteri-menteri yang nantinya akan bekerja sehingga akuntabilitasnya di masyarakat dapat terjamin. 

Dalam kasus administrasi Jokowi periode pertama, kementerian yang dinilai memiliki kinerja baik adalah kementerian yang ditempati para teknokrat. Ini tentunya tidak terlampau memuaskan, karena masih banyak bidang yang harus dikelola pemerintah secara baik, tetapi tidak menjadi prioritas kerja atau karena dikomandani oleh kalangan politisi. Namun, pilihan untuk presiden Indonesia, (sekali lagi, siapapun orangnya), adalah harus ‘meniti’ di jembatan kritis, yang harus dilalui secara seimbang: Kekuatan partai politik sebagai cermin bifurkasi masyarakat dan program kerja eksekutif. Apabila dua faktor ini tidak disikapi secara proporsional, ada justru memperbesar kemungkinan tidak satupun program pemerintah yang akan memuaskan masyarakat.

Sekarang kita kembali ke masalah kebebasan sipil. Bahwa kebebasan sipil ternyata tidak melulu berwujud kebebasan berpendapat. Secara Humean, kita sudah menyaksikan bahwa ‘kebebasan sipil’juga mencakup kebebasan dalam hal pendidikan, pekerjaan, keagamaan, dan sejumlah lainnya. Dalam masalah pendidikan, administrasi Jokowi melakukan kebijakan welfare state dengan tetap melaksanakan program pemerintah sebelumnya (SBY-Budiono) berupa pemberian dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) untuk seluruh sekolah di Indonesia dan sertifikasi guru, selain juga menambahinya dengan program baru seperti Kartu Indonesia Pintar. 

Selain itu, administrasi 5 tahun pertama Jokowi berupaya menjamin kebebasan ‘bergerak’ warganegara dengan membangun jalan sepanjang 3.432 KM, jalan tol sepanjang 947 KM, jembatan sepanjang 39,8 KM, dan jembatan gantung sebanyak 134 unit, termasuk 10 bandara baru dan 19 pelabuhan laut baru. [11] Ini memungkinkan warganegara untuk ‘bebas’ dari isolasi yang mereka alami sebelumnya dengan kemungkinan penikmatan kondisi baru berupa ‘kebebasan bergerak.’

Problem Indonesia di periode kedua pemerintahan Jokowi (kini berama KH. Ma’ruf Amin) adalah serupa dengan periode pertama: Bagaimana menciptakan pemerintahan yang strong atau kuat. Ini bukan mengartikan tumbuhnya Otoritarianisme negara, melainkan pada pemastian negara dapat memperbesar kapasitasnya sehingga bisa mempenetrasi aneka prioritas kebijakan. Jadi, masalahnya bukan sekadar pada yang banyak dilansir di media massa sebagai pembangunan sumber daya manusia, karena apapun program kerja disusun tetapi negara tidak mampu mempenetrasikannya adalah sama saja kesia-siannya.

Bagaimana administrasi kedua Jokowi dapat memperbesar kapasitasnya? Ada dua dimensi yang harus diperhatikan Jokowi, yang pertama Dimensi Konstitutif dan yang kedua Dimensi Infrastruktur. [12] Dimensi Konstitutif menggambarkan kemampuan negara moderen dalam memobilisasi individu, kelompok, dan lembaga-lembaga sosial dengan cara mengkooptasi mereka (bukan dalam pengertian pejoratif) agar mau masuk dan terlibat ke dalam proses-proses pemerintahan. Dimensi Infrastruktur menggambarkan kemampuan negara memperluas jaringan kelembagaan, melakukan penetrasi dan pengendalian atas wilayah, serta mengorganisir hubungan antar lembaga masyarakat yang ada.

Dimensi yang pertama erat kaitannya dengan masalah ‘politik’ sementara yang kedua dengan kemampuannya memanage luasnya wilayah dan melakukan jaminan ‘keamanan’ negara. Tugas utama administrasi Jokowi, sehubungan dengan dimensi konstitutif adalah, membuat suatu pemerintahan yang didukung oleh spektrum partai yang lebih luas. Bahkan apabila mungkin, merangkul seluruh partai politik di kubu Prabowo (dalam Pilpres 2019) ke dalam pemerintahan, kendati untuk ini sungguh suatu hal yang sulit karena terlibat faktor ideologis (misalnya dengan PKS). 

Namun, Gerindra memiliki kedekatan secara ideologis dengan spektrum partai-partai pendukungnya di Pilpres 2019 dan ini merupakan modal yang memungkinkan terwujudnya spektrum tersebut. Pemerintahan Indonesia yang didukung oleh spektrum partai yang lebih luas akan mendorong pemerintahan yang stabil. Ini pernah dipraktekkan oleh Indonesia pada era Orde Baru, di mana Golkar memasukkan spektrum yang luas tersebut, seperti kalangan pengusaha, petani, buruh, keagamaan, dunia akademik, nelayan. Golkar, di era Orde Baru (terlepas dari sejumlah kekurangannya) merupakan tipe partai ideal untuk Indonesia karena coraknya yang pragmatis. Ini untuk mengatasi dilema bifurkasi masyarakat, bahwa aneka pembelahan di dalam masyarakat dimasukkan ke dalam partai, di mana nantinya administrasi Jokowi terdiri atas faksi-faksi (dari aneka partai koalisi). Namun, faksi-faksi tersebut dipaksa untuk satu suara manakala akan menyuarakan dukungannya pada pemerintah, karena mereka bagian dari tubuh pemerintah.

Partai-partai seperti Nasdem, PKB, Gerindra, PAN, PPP, PDIP, Hanura, Golkar, cukup mewakili (kendati hanya merupakan mayoritas) bifurkasi masyarakat Indonesia, yang apabila ‘disatukan’ dalam kabinet kerja, maka akan mendorong stabilisasi pemerintahan. Aneka partai tersebut dapat saja dianggap sebagai ‘unsur kemasyarakatan’ seperti dalam Golkar di masa Orde Baru. 

Di era Jokowi kedua, pimpinan dari partai-partai tersebut dianggap sebagai pimpinan faksi, yang ide-idenya berusaha dihimpun oleh administrasi Jokowi. Kelemahan dari perluasan spektrum partai ini adalah adanya kelambatan dalam membangun kesepakatan. Namun, kelemahan ini akan tertutupi oleh manfaat yang lebih besar: Stabilisasi pemerintahan. Jokowi tetap memposisikan teknokrasi ‘terbatas’ di mana kursi-kursi kementerian yang menjadi prioritasnya tetap dikomandoi orang-orang ahli. Sementara posisi kementerian lain (yang bukan prioritas) dijabat oleh ‘anggota faksinya’ demi menjangkau segmen masyarakat yang lebih luas, utamanya segmen masyarakat pendukung capres Prabowo.

Dimensi Infrastruktur, pada sisi lain, berkenaan dengan aneka Ide Rumit seperti teritorial, ekonomi, birokratis, dan fungsional. Untuk masalah teritorial, upaya pemindahan posisi pusat pemerintahan dari Jawa ke Kalimantan dapat dipandang sebagai upaya memperluas spektrum pengelolaan wilayah negara. Wilayah Indonesia bagian barat relatif telah memiliki infrastruktur jalan dan pelayaran yang mencukupi, tetapi tidak dengan Indonesia bagian timur. Dengan pemindahan ibukota negara, maka jangkauan pengelolaan Indonesia timur menjadi lebih besar kesempatan keberhasilannya. Mengingat wilayah timur Indonesia yang kerap bergejolak, maka masalah ‘keamanan’ tetap harus menjadi prioritas pemerintah. Bagaimana aparatur ‘keamanan’ mengelola konflik dalam konteks yang berkeadaban, merupakan kunci keberhasilan konsentrasi baru ibukota pemerintahan ini.

Varibel ekonomi mengikuti variabel teritorial yang bisa diilustrasikan sebagai berikut: Awalnya wilayah tempat tinggal saya, sebelum dibangun jalan, sepi dan hampir tidak ada yang berdagang. Namun, saat dibangun jalan, harga tanah meningkat dan banyak pedagang bermunculan. 

Dalam cara pandang ini, pembangunan infrastruktur oleh Jokowi di periode pertama diasumsikan akan diikuti perkembangan ekonomi. Varibel birokratis erat kaitannya dengan kemampuan lembaga-lembaga negara untuk satu suara dalam mengimplementasi kebijakan pusat. 

Hal ini sudah ‘dicicil’ oleh Jokowi di era pertamanya, yaitu dengan upaya Pilkada Serentak. Upaya ini adalah menyamakan periode pimpinan daerah dengan periode pimpinan pusat. Sebelumnya, kondisi dapat diilustrasikan sebagai berikut: Presiden rapat koordinasi dengan seluruh gubernur dan menyepakati pelaksanaan satu kebijakan. Setelah para gubernur tersebut kembali ke daerah, mereka bukan sibuk melaksanakan kebijakan yang disepakati karena harus mempersiapkan diri menghadapi Pilkada. Rapat koordinasi tersebut jadi mubazir, karena gubernur baru yang terpilih kemungkinan besar bukanlah mereka yang ikut rapat koordinasi.

Variabel terakhir dari dimensi Infrastruktur adalah fungsional, yaitu bagaimana pemerintah melakukan penjaminan atas layanan publik. Variabel ini erat kaitannya dengan Ide ‘kebebasan sipil’ karena pada variabel infrastruktur ini terkandung kegiatan seperti layanan negara dalam bidang kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, transportasi, dan perlindungan sosial. Apabila varibel teritorial, ekonomi, dan birokratis sudah mencukupi, barulah variabel fungsional ini bisa dijalankan.


Penutup


Asumsi dalam tulisan ini adalah: Administrasi Jokowi memiliki Persepsi khas tersendiri mengenai ‘kebebasan sipil’, ‘politik’ dan ‘keamanan.’ Dalam masalah ‘kebebasan sipil’ kebebasan yang dianut ada dua, yaitu kebebebasan negatif dan kebebasan positif. Kebebasan negatif tetap dapat terselenggara, yang apabila terjadi perbenturan di tengah masyarakat, aparaturnya (kepolisian) menerapkan konsep kebebasan positif. Dalam hal ini tindakan pemerintah harus nyata karena tanpa ada peran tegas pemerintah, maka Indonesia akan penuh berisi caci-maki yang tidak berkeadaban.

Dalam masalah politik, Jokowi menerapkan spektrum politik yang luas. Spektrum politik yang luas ini diberlakukan demi menjamin terselenggaranya teknokrasi terbatas atas bidang-bidang yang merupakan prioritas kerjanya. Hal ini berupa pelibatan partai-partai untuk masuk ke dalam koalisi pemerintahan, yang jumlahnya relatif lebih besar ketimbang di periode pertama. Namun, bidang-bidang lain yang tidak menjadi prioritas dapat saja bersifat ‘semi-teknokrasi’ dengan memilih menteri partai politik yang merupakan expert kendati ketaatan mereka lebih kepada pimpinan partai sendiri (faksi) ketimbang presiden. Perluasan spektrum koalisi yang luas seperti ini dapat kita sebut sebagai Demokrasi Pancasila.

Dalam masalah keamanan, Jokowi akan terus mengembangkan kepolisian. Kepolisian adalah institusi yang banyak bersentuhan dengan manajemen ‘kebebasan sipil’ dan sebab itu merupakan prioritas tersendiri dalam administrasi kekuasaan Jokowi di periode kedua. Namun, ada catatan sedikit mengenai ini, yaitu Jokowi perlu pula mengimbangi dengan perhatian serupa atas lembaga TNI. Ini mengingat TNI, kendati kini ditugaskan hanya dalam lingkup ‘pertahanan,’ memiliki peran besar dalam stabilitas negara. [sb]

Catatan Kaki

[1] Isaian Berlin seperti dikutip dalam Ian Carter, “Liberty” dalam Richhard Bellamy and Andrew Mason, eds., Political Concepts (Manchester and New York: Manchester University Press, 2003) p. 5.

[2] https://infographics.economist.com/2019/DemocracyIndex/ akses tanggal 20 Oktober 2019:18.45.

[3] http://hdr.undp.org/en/2018-update akses tanggal 20 Oktober 2019:1846.

[4] Ucapan ini bukan yang mendorong Ahmad Dhani dipenjara, melainkan ucapan delutifnya yang mempersamakan ‘banser NU’ dengan ‘idiot.’ Dalam konteks ini pun, Ahmad Dhani secara delutif telah mempersamakan antara kebebasan negatif dengan kebebasan positif.

[5] Wahyu Wibowo, Komunikasi Kontekstual: Konstruksi Terapi-Praksis Aliran Filsafat Bahasa Biasa (Jakarta: Bumi Aksara, 2018) h. 16.

[6] Wahyu Wibowo, Komunikasi … op.cit. h. 16.

[7] Russell Hardin, David Hume: Moral and Political Theories (Oxford & New York: Oxford University Press, 2007) p. 20.

[8] ibid., p. 20.

[9] Russell Hardin, David …. op.cit. p. 111-2.

[10] Sesuai UUD 1945 hasil amandemen, TNI mengambil peran ‘pertahanan’ bukan ‘keamanan’ sehingga bukan merupakan institusi penegak hukum.

[11] https://nasional.kompas.com/read/2018/10/20/14144381/4-tahun-jokowi-jk-dan-catatan-pembangunan-infrastruktur?page=all Akses tanggal 21 Oktober 2019:10:14.

[12] Claudiu Craciun, “State Capacity” dalam George Thoman Kurian, ed. The Encyclopedia of Political Science (Washington: CQ Press, 2011) pp. 1600-1
Reactions

Posting Komentar

0 Komentar