Ad Code

Rezim Otoritarian Kedua di Indonesia

Rezim Otoritarian Kontemporer Kedua Indonesia berlangsung di era kekuasaan Soeharto adalah pemerintahan Indonesia yang paling stabil dan berhasil memperbaiki taraf ekonomi negara. Berbeda dengan pendahulunya Sukarno, Suharto lebih rasional dalam merancang kebijakan. Suharto mengembangkan politik luar negeri yang low profile sehingga banyak memperoleh simpati dari negara-negara Barat.

Pembangunan ekonomi yang menekankan pada pertumbuhan diserahkan Suharto pada para teknokrat sipil didikan Amerika Serikat (lulusan Universitas Berkeley) dengan tetap di bawah pengawasan lingkaran ring 1 jenderal pendukung Soeharto. Pembangunan ekonomi dilakukan secara gradual dan terprogram. Di masa Suharto pembangunan layanan kesehatan (puskesmas) dan sekolah-sekolah Inpres (instruksi presiden) marak di hampir seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, pembangunan jalur-jalur transportasi seperti trans-sumatera, trans-sulawesi, ataupun trans-kalimantan giat dilakukan memungkinkan wilayah-wilayah yang awalnya terisolir menjadi terbuka.

Dengan diikuti 10 partai politik, hasil Pemilu 1971 menunjukkan bahwa Golkar adalah mesin politik yang cukup layak mengendalikan politik di kalangan sipil. Tahun 1973 dilakukan fusi partai-partai politik: Partai-partai beraliran Islam dikompresi ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sementara partai-partai beraliran nasional dan non Islam dikompresi ke dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Efektivitas Otoritarianisme
Sumber Foto:
http://prod-upp-image-read.ft.com/c3fe86c4-1e57-11e9-a46f-08f9738d6b2b

Hingga Pemilu Orde Baru paling akhir diadakan (1997), Golkar selalu keluar sebagai pemenang dengan total penguasaan kursi lebih dari 60% di parlemen dengan catatan posisinya diperkuat anggota DPR yang diangkat Suharto yaitu ABRI dan Golongan Fungsional. Sokoguru politik Suharto terdiri atas ABRI (Angkatan Darat) – Birokrat – Golkar. Elemen-elemen ABRI pun masuk ke jalur birokrasi dan Golkar dalam terminologi kekaryaan. Misalnya, pensiunan perwira umumnya menjabat sebagai komisaris dalam BUMN-BUMN atau duduk di dewan pimpinan pusat Golkar. Stabilitas politik Indonesia mencapai tingkatan paling tinggi di masa Suharto ini, ditambah dengan aneka subsidi yang memperingan beban hidup masyarakat. Di masa ini PDI dan PPP tidak lebih sekadar pelengkap demokrasi.

Lembaga legislatif dan yudikatif sepenuhnya berada di bawah pengaruh eksekutif lewat penerbitan rangkaian undang-undang autogolpe seperti pemfusian partai-partai politik 1973 serta lima paket undang-undang politik yang mengatur bagaimana seharusnya organisasi berorientasi politik terbentuk dan bagaimana mereka harus selalu melakukan koordinasi dengan pemerintah.

Selain itu, pimpinan lembaga yudikatif dan legislatif umumnya dijabat oleh orang-orang yang pernah menjadi kolega atau bawahan Suharto ketika aktif di dalam militer pra 1965. Pusat pemerintahan di masa ini bukan lagi di Istana Merdeka melainkan di kediaman Suharto di jalan Cendana. Soeharto kini mulai terjebak dalam kultus kekuasaan pribadi raja serupa dengan pemimpin yang lebih dahulu tersingkir, Sukarno.

Seperti awal terbentuknya, kekuasaan politik Otoritarian Kontemporer hanya bisa terus berlangsung sejauh sokongan inti (kuda-kuda) untuk bangunan tersebut masih kokoh. David Jenkins dalam analisisnya atas hubungan Suharto dengan jenderal-jenderal pendukungnya mengklasifikasinya sokongan inti ini ke dalam dua kelompok yaitu inti dalam dan inti luar.

Kelompok inti dalam adalah para jenderal yang dipercaya Suharto baik dalam hubungan pribadi maupun tugas, sementara kelompok inti luar adalah para jenderal yang dipercaya Suharto tetapi hanya dalam terminologi tugas (profesi). Keduanya dianggap penting bagi Suharto karena kelompok inti dalam dapat menjamin kepentingan pribadi, keluarga, dan tugas-tugas ekstra sementara kelompok inti luar penting demi menjamin kredibilitas pemerintahannya karena umumnya kelompok inti luar dianggap publik sebagai relatif bersih dan profesional. [1]

Lewat dukungan kelompok inti dalam dan inti luar inilah sesungguhnya basis kekuasaan Suharto terjamin. Kekuasannya akan bermasalah ketika ia memiliki konflik langsung dengan mereka.

Budaya organisasi yang terkembang di antara Soeharto dengan inti dalam dan inti luar bersifat klan. Anggota masing-masing kelompok cenderung berhubungan atau melakukan pelaporan bukan atas nama institusi melainkan secara individual. Suharto lebih sebagai bapak ketimbang pimpinan organisasi yang legal-rasional. Setiap kelompok rata-rata satu suara dalam menyikapi ancaman politik kalangan Islam, dan ini pun merupakan sumber kohesi kelompok mereka. Ketika sikap Suharto seputar posisi bisnis tentara dan Islam berubah, demikian pula perimbangan di kelompoknya, terutama inti dalam berubah.

Seiring runtuhnya komunisme yang direpresentasikan dibobolnya Tembok Berlin pada 1989, Islam mulai muncul sebagai kekuatan pengimbang Barat. Efeknya pun terasa hingga Indonesia sebagai negara Muslim yang secara kuantitatif terbesar di dunia. Di sisi lain operasi bisnis anak-anak Suharto justru semakin ekstensif sehingga membuat program kekaryaan ABRI terganggu. Bahkan orang-orang di kelompok inti dalam mulai complain dengan kebijakan bisnis putra-putri Suharto, misalnya Benny Murdani, Panglima ABRI (Pangab) waktu itu yang mewakili kalangan angkatan bersenjata. Dengan demikian, kuda-kuda politik Suharto yang paling fundamental mulai melapuk sehingga harus dicarikan kayu pengganti: Islam.

Suharto mulai terbuka kepada Islam dan jalurnya melalui melalui kontak intensifnya dengan B.J. Habibie. Anak asuh Suharto tersebut kerap disebut Muslim santri modern dan moderat sekaligus sosok ilmuwan tingkat dunia. Habibie juga termasuk orang yang awal menyadari perhatian Suharto pada Islam sejak 1980-an, yang direkam Hefner sebagai berikut: [2]

... dan begitu kebangkitan Islam memperoleh kekuatannya pada tahun 1980-an, Soeharto terkadang menyampaikan pemikiran keagamaannya kepada Habibie. Ketika pada akhir 1980-an, Habibie mulai membuat statemen publik mengenai pentingnya Islam dalam pembangunan nasional, banyak orang Islam yang menyimpulkan dengan benar bahwa statemen itu bukanlah opini Habibie, melainkan opini Suharto.

Hubungan Suharto dengan kalangan Islam juga dilakukan melalui Alamsjah Ratuprawiranegara, militer yang dulunya ada di kelompok inti dalam tetapi terpental keluar negeri – jadi dutabesar di Belanda – yang salah satunya dimungkinkan akibat intrik anggota kelompok inti dalam lainnya.

Kekuasaan Suharto semakin personal, dimana modal tersebut dimanfaatkan oleh anak-anaknya untuk berbisnis. Pihak militer terlibat kesulitan bertubi-tubi di mana BUMN yang mereka kelola dalam jalur kekaryaan menghadapi pesaing dari perusahaan swasta, dan di sisi lain mereka berhadapan dengan kelompok-kelompok bisnis baru yang dibangun hampir oleh kelima anaknya. Bahkan, Benny Murdani – pada pertengahan 1980-an - pernah menegur Suharto agar mengendalikan perilaku anak-anaknya. [3] Saat Murdani berakhir masa tugas sebagai Pangab tahun 1988 jabatan barunya Menhankam. [4]

Perseberangan kelompok militer merah-putih dengan Suharto juga tampak dalam bursa calon wakil presiden 1988 di mana Suharto mengajukan Sudharmono, calon yang kurang disukai militer.[5] Sudharmono menghendaki independensi Golkar dari ABRI dan terlalu sipil. Namun, keberatan itu gagal: Sudharmono menjadi wakil presiden hingga 1993. Kini, kelompok inti dalam pecah. Sebagian besar mereka tidak menyukai Habibie terutama setelah teknokrat sipil ini mulai melakukan intervensi pengadaan alutsista yang merupakan privilese ABRI.

Menjelang suksesi wakil presiden 1993, militer merah-putih cepat tanggap lebih dahulu mengajukan calon mereka: Try Sutrisno. Try adalah jenderal dari kalangan santri yang nasionalis dan loyal kepada militer, di samping pernah menjadi ajudan Presiden. Try sendiri adalah tokoh tengah yang diterima militer dan relatif lebih dipercayai Suharto ketimbang perwira tinggi lainnya. [6] 

Kini positioning militer merah-putih berhasil dan Try menjadi wakil presiden. Jabatan Try sebelumnya (Pangab) beralih ke tangan Eddy Sudrajat yang vokal dalam mempersoalkan intervensi Habibie atas persenjataan tentara. Eddy termasuk panglima ABRI Orde Baru yang paling singkat jabatannya yaitu 19 Pebruari – 21 Mei 1993, kurang lebih tiga bulan untuk kemudian diganti oleh Feisal Tanjung, jenderal kelompok hijau sehingga cocok dengan rencana Suharto membangun kuda-kuda politik baru. [7] Namun, pada realitas lapangan ternyata kelompok yang direkrut Suharto adalah Islam konservatif yang bentuknya dibuktikan setelah ia turun dari kekuasaan 1998. [8] Kelompok yang telah termarjinalkan sejak konsolidasi politik Orde Baru kini mendapat kesempatan masuk ke aras politik tingkat tinggi dari tokoh yang dulunya aktif membungkam mereka: Suharto.

Catatan Kaki

[1] David Jenkins, Soeharto ..., op.cit. h. 27-40. Kelompok inti luar adalah Amir Machmud, Darjatmo, Ibnu Sutowo, Sumitro, Sutopo Juwono, M. Yusuf, Maraden Panggabean, Sudharmono dan kelompoknya (Ali Said, Ismail Saleh, Mudjono, E.J. Kanter, August Marpaung). Kelompok inti dalam yang penting adalah Alamsjah Ratuprawiranegara (awalnya), Surjo Wirjohadiputro (awalnya), Sudjono Humardani (awalnya), Ali Murtopo, Yoga Sugama, Sudomo, dan Benny Murdani. Ali Murtopo adalah mentor Benny Murdani. Kelompok-kelompok inti (baik dalam maupun luar) menduduki jabatan strategis seperti kementerian dalam negeri, pertahanan dan keamanan, badan-badan intelijen, kopkamtib, kejaksaan sipil ataupun militer, maupun BUMN-BUMN yang menghasilkan banyak uang (pertamina, hotel).

[2] Robert W. Hefner, Civil Islam: Islam dan Demokratisasi di Indonesia (Jakarta: ISAI, 2001) h. 234-5.

[3] ibid., h. 269.

[4] Jabatan Menhamkam tidak punya kuasa operasional pengerahan tentara. Serupa ketika Sukarno memutasi Nasution (yang mulai kritis) dari Kasad menjadi Menhankam untuk digantikan dengan A. Yani yang chemistry-nya lebih cocok. Jabatan naik tetapi tidak punya komando langsung lapangan tempur. Juga BAIS yang berhubungan dengan Murdani dibubarkan. Pengganti Murdani adalah Try Sutrisno, mantan ajudan Suharto.

[5] ibid., h. 267.

[6] Segera setelah ICMI berdiri, Try memfasilitasi organisasi tandingannya ICNU dan ini memperlihatkan posisi Try terhadap Suharto.

[7] Feisal Tanjung menjabat Pangab 21 Mei 1993 – 12 Pebruari 1998. Eddy Sudrajat termasuk ke dalam kalangan merah-putih karena menyerukan penghentian peran politik tentara.

[8] Robert W. Hefner, Civil ..., op.cit. h. 273-4.
Reactions

Posting Komentar

0 Komentar