Dukungan Indonesia atas kemerdekaan Palestina sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia. Kepentingan nasional ini terdapat di dalam Mukadimah UUD 1945 bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. (artikel bagian 7)
Indonesia memandang Israel sebagai negara yang melakukan penjajahan atas Palestina. Sebab itu Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel kendati Israel terus melobi dan Amerika Serikat menekan.
Pada sisi lain, Indonesia mendukung perjuangan rakyat Palestina lewat pembukaan kantor Palestinian Liberation Organisation (PLO) dan Deklarasi Kemerdekaan Palestina oleh Yasser Arafat. Palestina memiliki perwakilan resmi di Indonesia dan Indonesia pun membuka Konsulat Kehormatan di Ramallah, Palestina. Corak kepentingan nasional Indonesia ini bersifat ideasi, non material, karena berupa nilai-nilai abstrak yang hendak diwujudkan.
Tujuh rezim politik yang pernah berkuasa di Indonesia, seluruhnya memberikan dukungan atas kemerdekaan Palestina dari Israel dengan sejumlah variasi. Sukarno bersikap paling tegas atas dukungannya terhadap Palestina dan penolakannya atas Israel.
Soeharto tetap mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina sambil di sisi lain, karena cukup bergantung pada bantuan Amerika Serikat, terpaksa menerima sejumlah bantuan terselubung dan perdagangan terselubung dengan Israel. B.J. Habibie terlalu singkat masa pemerintahan, tetapi dukungan Indonesia atas kemerdekaan Palestina tidak surut, bahkan Habibie meletakkan dasar kekuatan politik internasional yang bisa digunakan untuk melakukan desakan signifikan atas Israel, yaitu bersama Erbakan mendirikan D-8.
Abdurrahman Wahid tetap mendukung kemerdekaan Palestina dengan cara masuk ke dalam kancah pergaulan pimpinan Israel yaitu Yitzhak Rabin (lalu tewas ditembak ekstrimis Yahudi) dan Shimon Peres (luput dari upaya pembunuhan oleh ekstrimis Yahudi) dan membuka hubungan dagang dengan Israel dengan mencabut larangan dagang dengan Israel yang telah berlaku sejak 1967.
Megawati Soekarnoputri pun tetap mendukung kemerdekaan Palestina yang dilakukan terutama melalui Menteri Luar Negeri, dan malah mengundang Yasser Arafat berkunjung ke Indonesia saat ia dikepung di kantornya oleh pasukan Israel. SBY pun sama, yaitu tetap mendukung kemerdekaan Palestina dan menegaskan dukungan Indonesia atas solusi dua negara untuk memecahkan konflik Palestina-Israel dengan diplomasi yang lebih soft.
Joko Widodo pun meneruskan kebijakan tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel dan malah mendirikan Konsulat Kehormatan Indonesia di Ramallah, mengecam tindakan Israel yang didukung AS memindahkan ibukota Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem, dan dengan Tunisia memprakarsai draft resolusi Dewan Keamanan PBB yang intinya menolak proposal perdamaian Donald Trump yang banyak merugikan Palestina karena hanya melibatkan Israel dalam penyusunannya. Hingga tanggal 3 April 2020, Indonesia hanya satu dari sangat sedikit negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, negara yang terus menjajah Palestina. [/]
0 Komentar
Anonim pun dapat berkomentar. Namun, tentu saja dengan akun pun sangat dipersilakan. Jika sudah klik Publikasikan. Juga pemirsa boleh bersoal/sharing tanggapan. Komentar pemirsa tentu tidak berisi kata atau link yang merujuk pada p*rn*grafi, jud*, *ogel, kekerasan, atau sejenisnya. Terima kasih.