Ad Code

5 Aliran Politik Indonesia 1945 hingga 1965

Herbert Feith dan Lance Castles menyebutkan ada 5 aliran politik Indonesia antara tahun 1945 hingga 1965. Kelimanya adalah Komunisme, Nasionalisme Radikal, Sosialisme Demokratik, Islam Tradisionalis, dan Islam Modernis. 

Feith dan Castles mengambil sampel berdasarkan hadirnya empat partai politik besar pasca Pemilu 1955 yaitu Partai Nasional Indonesia (nasionalisme radikal), Masyumi (Islam modernis), Nahdlatul Ulama (Islam tradisionalis), dan Partai Komunis Indonesia (komunisme). Empat partai ini lalu ditambah kenyataan adanya satu partai yaitu Partai Sosialis Indonesia, yang secara kuantitatif anggotanya kecil tetapi memiliki kader yang mampu menjadi menteri kendati suara partai mereka sangat tidak signifikan. Mereka ini representasi aliran sosialisme demokratik.



Herbert Feith
Sumber Foto:
https://www.monash.edu/arts/languages-literatures-cultures-linguistics/news-and-events/articles/2013/herb-feith-memorial-lecture-democracy-in-indonesia-revisited,-professor-edward-aspinall,-1-october-2013

Feith dan Castles menulis bahwa kelima aliran politik muncul akibat terpaan dua pengaruh. Pada satu sisi adalah pengaruh Barat dan pada sisi lain adalah pengaruh tradisi Hindu-Jawa dan Islam. Pengaruh Barat paling kuat menerpa aliran komunisme, nasionalisme radikal, sosialisme demokratik, dan hingga derajat tertentu Islam modernis. Pengaruh tradisi Hindu-Jawa paling kuat mempengaruhi aspek tradisionalisme di tubuh nasionalisme radikal, kejawaan di aliran komunisme, dan sebagian aliran Islam tradisionalis. Sementara itu tradisi Islam paling kuat menerpa Islam modernis, Islam tradisionalis, dan hingga derajat tertentu aliran sosialisme demokratik. 

Aliran komunisme terkotak sendiri, karena ia memang berbeda, dan hanya bersinggungan dengan akar tradisionalisme Jawa. Sebab itu PKI cukup populer di Jawa terutama di kalangan yang disebut Clifford Geertz sebagai Abangan. Tradisionalisme Jawa pun menjadi akar bagi nasionalisme radikal, terutama di tubuh PNI. Kalangan Abangan dan Priyayi banyak menjadi anggota PNI. Sebab itu antara PNI dan PKI kerap saling berebut massa. Tradisionalisme Jawa juga memiliki akar di Islam tradisionalis yaitu NU. Akar tradisionalisme Jawa inilah yang membuat antara NU dan PNI cukup mudah berkoalisi. Namun, baik PNI maupun NU tetap sulit berkoalisi dengan PKI mengingat komunisme cukup besar pengaruh Barat berikut nilai-nilai materialisme yang ditolak oleh NU dan nilai-nilai proletariat mereka juga ditolak oleh PNI.

Sumber Gambar: 
Herbert Feith and Lance Castles, eds.
Indonesian Political Thinking 1945-1965. Ithaca and London:
Cornell University Press, 1970., p. 14.

Tradisi Islam mengakar baik di tubuh aliran Islam modernis maupun Islam tradisionalis. Namun, aliran Islam tradisionalis juga memiliki akar dari tradisionalisme Jawa. Aliran Islam modernis terbentuk terutama sejak tahun 1912 saat Muhammadiyah berdiri. Muhammadiyah berdiri sebagai otokritik di dalam implementasi praktek Islam nusantara. Wujud politik dari gerakan pembaruan ini adalah aliran Islam modernis yang representasi paling kuatnya ada di tubuh Masyumi. Di dalam tubuh Masyumi pun turut berpengaruh aliran sosialisme demokratik. Pengaruh Barat ini membuat Masyumi muncul sebagai partai berbasis tradisi Islam modernis ditambah pengaruh Barat, yaitu kepercayaan atas sistem pemerintahan demokrasi perwakilan. 

Pada lain pihak aliran Islam tradisionalis di dalam NU tidak diterpa oleh pengaruh Barat berupa sosialisme demokratik, melainkan hanya tradisionalisme Jawa. Sebab itu kendati sama-sama berakar pada tradisi Islam, massa NU dan Masyumi sulit untuk saling menyeberang satu sama lain. Atau perkataan lain, akar massa NU dan Masyumi bersifat fix

Aliran sosialisme demokratik adalah wujud pengaruh kuat dari Barat. Nilai-nilai egalitarian, individualitas, dan kepercayaan atas nilai-nilai positif peradaban Barat membuat PSI selaku representasinya lebih mengedepankan rasionalitas ketimbang emosionalitas dalam melakukan pengkaderan massa mereka. Akibatnya mereka lebih bersandar pada kekuatan individual kader ketimbang basis massa yang luas seperti PKI ataupun PNI. Aliran sosialisme demokratik juga menyentuh tubuh aliran nasionalisme radikal dan Islam modernis. Ini mengakibatkan tokoh-tokoh PSI dan Masyumi cukup mudah untuk bekerja sama. Bahkan keduanya merupakan oposan Sukarno saat penerapan demokrasi terpimpin. 

Namun, aliran sosialisme demokratik sulit menerima akar PNI yaitu tradisionalisme Jawa. Sama seperti Islam modernis selaku wujud otokritik atas Islam “lama” Indonesia, kehadiran PSI juga merupakan wujud otokritik atas karakter partai massa PNI yang masih mengedepankan aspek emosional di dalam pembangunan kader dan massa mereka. 

Keempat aliran yaitu Islam modernis, Islam tradisionalis, sosialisme demokratik, dan nasionalisme radikal sama-sama tidak memiliki persentuhan dengan komunisme. Keempat aliran ini cenderung memisah dari komunisme sehingga membuat doktrin Nasakom Sukarno sulit untuk diimplementasikan. Kesulitan ini paling tidak dapat terlihat dari akar-akar pengaruh di keempat aliran. Kecenderungan paling dekat akar komunisme adalah nasionalisme radikal, tetapi PNI yang banyak dipimpin kalangan Priyayi tentu tidak akan pernah bisa menerima program-program keproletariatan-egalitarian dari PKI. Justru malah karena kesamaan akar massa yang kemudian mendorong PNI dan PKI mengalami rivalitas di tingkat massa. 

Lima aliran politik menurut Feith dan Castles dimaksudkan untuk menggambarkan ideologi politik yang pernah berkembang di Indonesia sejak 1945 hingga 1965. Sejak 1965 PKI dibubarkan lalu ke mana larinya massa PKI yang katanya besar itu? 

Massa PKI tertarik menjadi anggota partai bukan akibat ajaran materialisme historis Karl Marx, revolusioner Lenin, ataupun kekuatan tani Mao. Massa tertarik masuk ke dalam PKI karena kampanye-kampanye PKI seperti reformasi agraria, penghapusan tujuh setan desa, pemerataan kemakmuran, redistribusi nilai lebih dari pengusaha kepada buruh, dan sejenisnya. Sebab itu sangat mungkin, karena memiliki akar sama yaitu tradisionalisme Jawa, para pemilih PKI menjadi medial voter bagi PNI. Atau dapat pula bagi kalangan Abangannya yang mulai mempelajari Islam lantas bergabung dengan NU. 

Persoalan dari kategorisasi Feith dan Castles adalah ia didasarkan atas sampel partai politik hasil Pemilu 1955. Pemilu 1955 dapat dikatakan sebagai media tempat aneka ideologi yang satu sama lain saling kontrasi berkompetisi. Situasi ini menjadi berbeda manakala Soeharto mulai menguasai politik Indonesia. Soeharto tidak lagi mempercayai politik yang didasarkan ideologi. Soeharto lebih meyakini politik yang didasarkan kebutuhan pragmatis. Wujudnya adalah upaya Soeharto memberdayakan Sekber Golkar agar dapat menjadi konstituen Pemilu. 

Sekber Golkar memiliki ideologi pragmatisme. Sebab itu Pancasila digunakan sebagai basis kohesi politik. Mereka yang hendak bergabung dengan Sekber Golkar dilarang untuk merangkap keanggotaan di dalam partai politik. Bagi Soeharto semua partai politik sifatnya ideologis dan sebab itu tidak kompatibel dengan pragmatisme. Pada lain pihak, pragmatisme Sekber Golkar membuat dirinya dapat menjadi payung bagi aneka ideologi yang berbeda. Islam modernis, Islam tradisionalis, nasionalisme radikal, dan sosialisme demokratik adalah empat aliran yang dapat dengan mudah diterima oleh Sekber Golkar. Ini tentu dengan catatan karakteristik perjuangan yang bersifat ideologis diubah menjadi ideologi baru yaitu “pembangunan.” Aliran sebagai entitas politik tidak diterima di dalam Sekber Golkar. 

Dengan demikian, kehadiran Sekber Golkar selama hampir 30 tahun membuat kelima aliran versi Feith dan Castles tidak lagi bisa menjadi satu-satunya alat analisis ideologi partai politik. Sejak awal Orde Baru Soeharto membelah partai politik menjadi dua bagian besar yaitu “spiritual” dan “material.” Kubu spiritual diwakili oleh aliran-aliran Islam, sementara kubu material diwakili aliran-aliran sosialisme demokratik dan nasionalisme radikal. Soeharto tidak menerima komunisme karena telah ia nyatakan sebagai ideologi terlarang di Indonesia. 

Pembelahan partai menjadi dua bagian ini mirip dengan upaya Sukarno mempersatukan aneka aliran politik ke dalam satu wadah Nasakom. Di dalam kubu spiritual tentu saja antara aliran Islam modernis dan Islam tradisionalis sulit untuk menyatu karena memiliki basis massa dan akar pengaruh berbeda. Demikian pula di kubu material, antara sosialisme demokratik berbeda dengan nasionalisme radikal. Sosialisme demokratik lebih menekankan rasionalitas dan individualitas, sementara nasionalisme radikal lebih mengandalkan solidaritas dan kolektivitas. Fusi partai politik yang dilakukan Soeharto yang ia rencanakan sejak sebelum 1971 dan baru secara formal dilakukan 1973 bagaikan menyatukan minyak dengan air. 

Namun, Soeharto pun berhasil menciptakan aliran baru politik Indonesia yang disebut dengan pragmatisme-pembangunanisme. Ideologi ini bertahan cukup lama dan berhasil mendegradasi sejumlah sekat aliran antar ideologi. 

Buktinya adalah sejak transisi politik 1998, dan partai-partai politik di Indonesia melakukan “re-alignment”, banyak di antara partai-partai bentukan baru ternyata merupakan keturunan langsung ideologi Soeharto. Partai DIP, Partai Nasdem, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Hanura, Partai Berkarya, Partai Garuda, adalah partai-partai ideologis Soeharto. Aneka partai tersebut sulit dibedakan satu dengan lain seperti dahulu kita dengan mudah bisa membedakan antara PNI, PKI, Masyumi, NU, dan PSI. Partai-partai keturunan ideologi Soeharto hanya bisa dibedakan dengan siapa ketua umumnya, tetapi tidak ideologi maupun muatan program mereka. Semuanya relatif sama baik dalam hal pencantuman “ideologi”, visi dan misi, karakter organisasi, serta rekrutmen ataupun kaderisasi anggotanya. 

Partai DIP mungkin kendati cukup serupa, tetapi ada sedikit perbedaan karena ia cenderung meneruskan aneka kebiasaan PNI. Kebiasaan PNI seperti ikatan solidaritas, feodalisme, serta nilai-nilai nasionalisme masih kerap dikumandangkan partai ini, ditambah adanya keturunan Sukarno yang menjadi pimpinannya. Selebihnya, Partai DIP sama dengan partai-partai lain yang merupakan keturunan ideologis Soeharto. 

Namun, analisis Feith dan Castles juga bukan sama sekali kehilangan relevansinya. Sejak 1998 pun dimensi ideologis pun kembali hadir kendati tidak setajam dan khas era 1945 hingga 1965. Islam tradisionalis merupakan basis massa PKB, Islam modernis merupakan basis massa PAN. PPP sekadar meneruskan kebiasaan era Soeharto sebagai wadah “spiritual” dan dikhawatirkan apabila tetap tidak memiliki basis massa yang jelas maka partai ini akan menghilang. 

Namun, kategori Feith dan Castles sudah kurang relevan dalam menganalisis lahirnya PKS. Partai ini jelas bukan Islam tradisionalis versi Geertz, kendati dimensi Islam modernis tetap ada. PKS merupakan wujud pengaruh dimensi Islam transnasionalis pasca revivalisme Islam tahun 1980an. PKB, PKS, dan PAN tetap merupakan “partai konfesional” tetapi mereka memiliki akar pengaruh dan core base voter yang berbeda satu sama lain, dan ini belum sepenuhnya dirangkum apabila kita hanya mengikuti tipologi aliran Feith dan Castles. Demikian pula dalam memetakan partai-partai pragmatis seperti Partai Demokrat dan lain-lain.

Sumber Bacaan

Herbert Feith and Lance Castles, eds. Indonesian Political Thinking 1945-1965. Ithaca and London: Cornell University Press, 1970.
Reactions

Posting Komentar

0 Komentar