Ad Code

Pemikiran Politik Marcus Tullius Cicero

Cicero lahir di Aprinum kira-kira tahun 106 SM dengan nama Marcus Tullius. Ia lahir dari keluarga yang cukup kaya, tetapi dari kalangan non bangsawan (Adams & Dyson, 2007: 19). Saat muda ia belajar sastra, hukum, dan filsafat di Roma, Athena, dan Rhodes. Secara epistemologis, Cicero menganggap dirinya dengan dengan Skeptisisme, sementara dalam hal etika ia dekat dengan Stoisisme. Kendati demikian, Cicero termasuk pemikir bebas dalam pengertian ia tidak mengikuti suatu mazhab dalam pemikiran. Juga sebagai seorang pengacara merangkap politisi, pemikiran Cicero juga dipengaruhi pembenarannya atas posisi politik yang ia ambil. Lalu, sumbangan utama Cicero dalam konteks pemikiran politik adalah pengadaptasian gagasan-gagasan Yunani ke dalam benak penduduk Roma.
 
Karya-karya Cicero bermuatan pikiran konservatif mengenai Republik. Karyanya adalah De Res Publica dan De Legibus , yang ditulis antara 54 dan 50 SM, bermuatan politik. Karya lainnya De Finibus, De Oratore, dan De Officis (Adams & Dyson, 2007: 19). Di masa muda, ia cukup akrab dengan filsafat Epikurean dan Plato (Coleman, 2000: 68). Juga, Cicero menerima pengaruh cukup besar dari seorang filosof Stoic bernama Diodotus. Dalam perkembangannya, Cicero dikenal sebagai pengacara sekaligus politisi. Salah satu kasus yang mengangkat namanya adalah saat ia melawan Gaius Verres, seorang gubernur korup dari provinsi Sisilia. Tahun 63 SM Cicero mampu menduduki posisi konsul Republik Roma. 

Cicero juga kerap berada dalam posisi berseberangan dengan kekuatan politik populer yang dipimpin Julius Caesar dan Marcus Crassus. Posisi yang tidak menguntungkan ini berpengaruh besar terhadap karir politiknya sehingga tahun 57 SM ia meninggalkan panggung politik dan kembali menjadi pengacara. Saat itu sebuah aliansi politik besar yang terdiri atas Caesar-Crassus-Pompeius menguasai Romawi. Cicero terombang-ambing dari kekuatan yang satu dan lainnya. 

Dalam triumvirat pertama ini, Cicero menaruh harapan bisa mengarahkan politik Pompeius, tetapi kemudian lekas beralih kepada Caesar karena yang terakhir ini ternyata lebih cerdas ketimbang Pompeius. Terlebih, sejak kampanye militer Caesar mengalami kesuksesan dalam Perang Pharsallus pada 48 SM, Cicero pun menyerah pada dominasi Caesar. Dalam Perang Pharsallus legiun Caesar berhasil mengalahkan legiun Pompeius. Pompeius, pahlawan perang Romawi dimarjinalisasi sebagai pemberontak, sementara Caesar adalah patriot negara. Politik yang diterapkan Caesar adalah populisme, yang berupaya mendegradasi peran politik kaum Aristokrat Roma. Program-program roti gratis, tanah bagi anggota legius Roma (tentara), membuat Caesar sangat populer di Roma, dan pada sisi lain membuat kelompok Aristokrat (basis awal pendukung Cicero) menjadi tersubmisi. 

Cicero melihat masih ada harapan di diri Caesar bahwa politisi tersebut tetap akan menghormati tradisi Republik di Roma. Namun, kelihatannya Caesar tidak terlalu peduli dengan tradisi tersebut dan mulai mengembangkan politik diktator. Ini terus menjadi kecederungan hingga akhirnya Caesar dibunuh oleh sejumlah senator pro Republik di gedung Senat Roma. 

Dalam triumvirat kedua (Antonius-Octavianus-Lepidus) tahun 43 SM, Cicero diposisikan sebagai musuh. Di sini Cicero mengambil keputusan yang salah dengan mendukung para pembunuh, karena menganggap terbunuhnya Caesar berarti kembali terbukanya jalan bagi lestarinya Republik Roma. Ternyata, Oktavianus Augustus, anak angkat Caesar lekas mengambil alih pengaruh ayah angkatnya. Dengan gerakan yang sistematis dan cepat, Augustus merangsek maju dan menebar asasinasi atas seluruh musuh Caesar, termasuk Marcus Antonius (aliansi triumviratnya sendiri, pesaing militer Caesar di masa lampau) dan hampir seluruh politisi pro Republik yang terlibat dalam pembunuhan Caesar. Tanggal 7 Desember 43 SM, Cicero tertangkap lalu diasasinasi. Bagian tubuh berupa kepala dan tangannya dipamerkan di “gedung” Forum Roma. Jika dalam triumvirat pertama Caesar yang keluar sebagai hegemon, dalam triumvirat kedua Oktavianus yang menjadi hegemon. Semenjak Oktavian pula, republik Roma berubah menjadi kediktatoran-kekaisaran. 

Beberapa Karya

Karya Cicero yaitu De Res Publica dan De Legibus merupakan karya praktis yang ditujukan pada bagaimana instabilitas Roma Republik bisa dipulihkan. Di sini ia menggunakan aneka teori Plato dan Aristoteles (Adams & Dyson, 2007: 20). Termasuk juga, rujukannya yang cukup banyak atas aneka pikirian Polybius (200-118 SM), terkhusus konsepnya yaitu anakyklosis. Anakyklosis adalah teori yang menyatakan bahwa bentuk konsitusi “murni” (monarki, aristokrasi, dan demokrasi) cenderung mengalami kemunduran seiring kemunduran dan kebangkitan moral yang bersifat siklis (Adams & Dyson, 2007: 20).  Cicero menganggap fenomena ini terjadi akibat munculnya konstitusi campuran. Konstitusi campuran adalah bentuk organisasi politik yang terbentuk dari elemen-elemen monarki, aristokrasi, dan demokrasi yang beroperasi dalam kesetimbangan stabil. Sistem konstitusi campuran ini terjadi di Roma sebelum revolusi yang dilakukan seorang tribunus bernama Tiberius Gracchus tahun 133 SM. Saat itu, baik Senat, Konsul, maupun dewan rakyat (tribunus) bekerja sama dengan sistem check dan balances. Diskusi-diskusi mengenai hal-hal tersebut yang memuati De Republica dan De Legibus. 

Pada sisi lain, dalam De Officis, Cicero menekankan pada tanggung jawab publik dari setiap orang yang menunjukkan kebajikan (virtue). Dalam De Oratore, seorang orator sempurna digambarkan Cicero sebagai mereka yang menguasai hukum dan filsafat. Tanpa menguasai kedua bidang tersebut, seseorang tidak bisa menjadi orator yang baik. Juga, seorang orator sekaligus termasuk manusia yang berkehidupan baik, sehingga ia mampu memahami apa yang dimaksud kehidupan yang baik itu, dan bisa mengajarkan orang lain untuk melakukan lewat orasi-orasinya. 

Struktur Sosial dan Politik Roma

Dalam masa hidup Cicero, situasi sosial Roma ditandai adanya tiga golongan, yaitu traditional senatorial nobility, equestrian, dan plebeian (Coleman, 2000: 234). Kaum traditional senatorial nobility ditandai kekayaan yang diperoleh oleh kepemilikan lahan. Equestrian juga disebut kaum ksatria yang kekayaannya terutama berupa kuda dan anugerah dari negara. Kaum equestrian ini masuk ke dalam kelompok yang memperoleh privilese. Plebeian adalah kelas terbawah di antara ketiga kategori ini. Kelompok yang pertama mendominasi jabatan tinggi seperti senat dan magistrat, yang selain mereka terprivilese akibat kepemilikan tanah, juga “darah biru” bangsawan yang diwariskan berdasarkan keturunan. Secara berangsur, para bangsawan ini terbatas pada para keturunan konsul dan keluarganya, dan merekalah yang memonopoli jabatan tinggi. Mereka saling menikahkan anggota keluarganya sehingga kekayaan dan tanah terakumulasi. Juga mulai muncul kelompok “bangsawan” bukan dari garis keturunan melainkan dari orang-orang ambisius dan kaya. Cicero sendiri berasal dari kelompok equestrian, yang membuatnya kaya. Kelompok equestrian ini jarang menduduki jabatan senat, melainkan di bidang komersial. Di masa Cicero, seorang equestrian umumnya memperoleh jabatan tingkat rendah. 

Secara politik di dalam Romawi sekurangnya ada tiga elemen pemerintahan penting yaitu magistrat, senat dan dewan kedaulatan ‘demokratik’ (Coleman, 2000: 235). Magistrat adalah yang terkuat di antara ketiganya, dan setiap tahun mereka memilih 2 orang konsul sebagai eksekutif negara, dengan kuasa mirip raja, yang meminta kepatuhan warganegara dengan kuasa koersif dan yudisial. 

Senat adalah dewan yang mengatur diri sendiri (self-regulating), terdiri atas kaum aristokratis atau elit yang tengah berkuasa. Senat ini punya keanggotaan seumur hidup dan tidak punya kewajiban akuntabilitas atas siapapun. Senat Roma sekadar badan penasehat yang diselenggarakan oleh konsul, tanpa kuasa legislatif. Mereka juga sekadar bisa mengajukan mosi ataupun resolusi yang disebut senatus consulta, berbeda dengan dewan kedaulatan demokratik yang bisa mengajukan undang-undang atau leges. Namun, terdapat konvensi bahwa para magistrat perlu berkonsultasi dengan Senat dalam isu-isu penting, dan sebelum magistrat melontarkan aturan pada salah satu dewan kedaulatan ‘demokratik.’ Ini membuat senat sekadar badan deliberatif.  

Struktur yang ketiga adalah dewan kedaulatan ‘demokratik’ yang bisa terdiri atas comitia centuria yaitu dewan terbesar dari keseluruhan warganegara. Comitia centuria ini berbeda dari plebeian dalam hal dewannya. Dewan plebeian ini dinamakan concilium plebis yang diisi oleh para tribunus. Keputusan yang diambil oleh concilium plebis dilakukan oleh para populus di suatu forum yang disebut comitia tributa, yaitu dewan suku yang diwakili para populus yang berasal dari aneka suku. Di masa Cicero terdapat 4 dewan rakyat yaitu comitia curiata, comitia centuriata, comitia tributa, dan concilium plebis.
Seperti telah disebut, Cicero banyak dipengaruhi pemikiran Polybius seorang sejarawan Yunani yang lahir sekitar 200 SM di Megalopolis (wilayah selatan negara-negara kota Yunani) (Atkins, 2013: 80). Dalam hal konstitusi, Polybius mengajukan gagasan konstitusi campuran. Ini merupakan salah satu inti dari De Res Publica. Dalam karya tersebut, Cicero membicarakan Scipio, seorang jenderal Romawi penakluk Kartago. Dalam karyanya, Scipio, seperti ditulis Cicero, menyatakan bahwa pemerintahan terbaik adalah suatu rezim dengan konstitusi campuran antara sejumlah elemen dan prinsip yang ada pada demokrasi, aristokrasi, dan monarki (Atkins, 2013: 80). Dalam De Res Publica, Cicero menulis bahwa Scipio beranggapan konstitusi campuran yang diterapkan Romawi lebih baik ketimbang Sparta, Kartago, ataupun rezim-rezim lain yang saat itu memerintah. 

Cicero berpikir secara realis, bahwa konstitusi ideal itu hampir tidak mungkin diterapkan di kenyataan. Sebab itu yang paling memungkinkan adalah penerapan konstitusi yang sifatnya campuran, seperti halnya yang ia ceritakan mengenai pendapat Scipio. Dengan asumsi ini maka fokus Cicero adalah pada perubahan konstitusional dan konstitusi campuran. Namun, acuan Cicero kini bukan lagi Scipio melainkan Polybius. 

Jauh sebelumnya, Plato pernah berujar bahwa konstitusi yang dicirikan monarki dan demokrasi akan menghasilkan kemerdekaan, persahabatan, dan kecerdasan di suatu negara kota. Aristoteles menyatakan bahwa best practices yang realistis sebuah konstitusi adalah polity, campuran antara oligarki dan demokrasi.  Bagaimana dengan Cicero sendiri?

Dari Polybius, Cicero mempelajari anakuklosis atau siklus yang diarahkan oleh prinsip-prinsip pemerintahan yang bersifat alamiah (Atkins, 2013: 86). Bagi Polybius, konstitusi suatu negara berubah-ubah dalam suatu alus siklus. Untuk menganalisis ini, Polybius memperkenalkan dua konsep yaitu siklus konstitusi sederhana dan konstitusi yang mampu menghalangi siklus tersebut. 

Dalam siklus sederhana, Polybius mengklasifikasikan konstitusi menjadi 3 pasang plus 1 berdasarkan jumlah penguasa dan sifat penguasa tersebut (baik atau buruk). Ketiga pasang tersebut adalah kingship (mungkin sama dengan monarki) dan tirani, aristokrasi dan oligarki, serta demokrasi dan mob rule. Sementara yang plus 1 adalah kerajaan primitif. Yang buruk adalah siklus yang dialami jika yang baik dalam kondisi degeneratif. Penjelasan siklus sederhana ini sebagai berikut: Diawali monarki primitif (yang tidak konstitusional) kemudian melahirkan monarki sejati. Monarki sejati ini lalu mengalami degeranis menjadi tirani. Tinari lalu digantikan oleh aristokrasi yang lalu kembali mengalami degererasi menjadi oligarki. Saat oligarki mengalami degenerasi maka ia berubah menjadi demokrasi. Demokrasi ini lambat laun menjadi mob rule yang menandai dimulainya periode anarki. Setelah anarki kembali bangkit monarki primitif lagi (Coleman, 2000: 236). 

Dalam hal konstitusi campuran, Polybius menulis bahwa Romawi berhasil menghalangi terjadinya siklus ini dengan membentuk konstitusi campuran, yang terdiri atas perpaduan monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Seperti telah Polybius nyatakan sebelumnya, siklus akan terus berlaku jika tidak ada konstitusi campuran yang menghalanginya. Ke-7 siklus yang diutarakan Polybius adalah berdasarkan apa yang ia catat dari sejarah Romawi. Saat Republik Romawi berdiri, Polybius menganggap bahwa konstitusi negara tersebut adalah perpaduan prinsip monarki, aristokrasi, dan demokrasi. 

Apa yang dipikirkan Cicero tidak jauh dari apa yang disampaikan Polybius, tetapi ia melakukan modifikasi atas teori siklus konstitusi dari Polybius. Cicero memandang bahwa konstitusi Romawi sejatinya bersifat terbuka. Namun, berbeda dengan analisis Polybius bahwa titik tekan politik Roma adalah pada kekuatan rakyat, bagi Cicero titik tekan politik Roma adalah pada elemen aristokrasi, kekuatan magistrat senior dan senat (Coleman, 2000: 236). Ini sehubungan dengan 3 kekuatan politik aktual di Roma yaitu konsul, senat, dan dewan-dewan rakyat. Konsentrasi kekuatan aristokrasi dan para magistrat senior ini adalah di senat. Sebab itulah tujuan resmi Romawi disebut SPQR yaitu singkatan dari Senatus PopulusQue Romanus. 

Senatus dan Populus secara teoretis, adalah pemutus masalah perang, damai, dan perjanjian. Namun, pemegang kuasa sesungguhnya adalah para magistrat yang dipilih setiap tahun yaitu konsul. Para konsul ini biasanya berasal dari ruling elite. Para konsul ini dipilih setahun sekali bukan oleh individu melainkan oleh kelompok konstituen. Kelompok-kelompok ini dianggap sebagai entitas yang bersifat tunggal. Biasanya kelompok tersebut mewakili segmentasi di dalam masyarakat. Segmentasi warganegara termiskin Roma mendapat giliran memilih paling akhir, dan biasanya tidak jadi memilih karena suara mayoritas sudah diperoleh oleh kelompok-kelompok pemilih sebelumnya. Calon konsul dari kelompok kaya biasa menarik suara kaum miskin dengan roti dan sirkus. 

Tipe Politisi

Hal lain yang menarik dari Cicero adalah pembagiannya atas jenis politisi menjadi optimates dan populares (Atkins, 2013: 109). Optimates bisa diterjemahkan menjadi “yang terbaik” sementara populares adalah “si populis.” Optimates menawarkan kebijakan demi memperoleh persetujuan orang-orang terbaik atau optumus quisque, semenara populares menawarkan kebijakan guna menyenangkan jumlah terbanyak. Cicero menyatakan bahwa novos motus conversionesque rei publiae. Maknanya adalah, kaum populareslah yang bertanggung jawab atas terjadinya revolusi. Kendati memiliki darah bangsawan, Julius Caesar termasuk ke dalam populares ini, yang mengakibatkan serentetan gejolak publik saat Cicero berkarir sebagai politisi Roma. Bagi Cicero pula, para populares perlu diselidiki psikologinya pula karena secara pemikiran mereka keliru bernalar, atau dalam bahasa Cicero sendiri propter insitum quendam animi furorem (Atkins, 2013: 109). Namun, Cicero juga mengakui (mirip seperti Scipio yang ia tulis) bahwa kerap irasionalitas merupakan kekuatan fundamental dalam relasi politik. 

Optimates dan populares juga beda cara pandang dalam masalah kebebasan atau libertas. Populares meyakini kebebasan sejati adalah kebebasan demokratis, yaitu kesetaraan menurut jumlah bukan keahlian. Sebab itu, bagi populares ukuran kebebasan adalah voting lewat surat suara. Lewat surat suara yang digunakan oleh semakin banyak orang, maka kebebasan itu semakin menampakkan diri. 

Kalangan optimates berbeda dalam melihat kebebasan, dengan menganggap kemerdekaan yang muncul tanpa respek atas sejumlah nilai (atau dignitas) adalah penyelewengan atas kebebasan. Cicero banyak sependapat dengan jenis optimates ini. Dalam studinya, Cicero cukup banyak menemukan fakta bahwa kehendak yang didasarkan atas kaum populares kerap berseberangan dengan kepentingan yang lebih besar, yaitu res publica. Dengan demikian, Cicero memperdalam kajiannya atas konsep dignitas, yaitu suatu kondisi yang dianugerahkan kepada seseorang akibat keahlian yang mereka miliki. Bagi Cicero pula, merit dan virtue (kebajikan) adalah konsep kunci, yang keduanya hanya akan hadir jika suatu rezim didasarkan atas respek terhadap nilai-nilai (dignitas). Hanya dengan alur pikir seperti ini maka rakyat akan memperoleh kemerdekaannya (Atkins, 2013: 110). 

Sumber
Atkins, Jed W. Cicero on Politics and the Limits of Reason. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
Adams, Ian; R. W. Dyson. Fifty Major Political Thinkers. London & New York: Routledge, 2007.
Coleman, Janet. A History of Political Thought: From Ancient Greece to Early Christianity. Oxford: Blackwell Publishers, 2000.

Reactions

Posting Komentar

0 Komentar