Ad Code

Teori Oligarki Aristoteles dan Winters

Oligarki adalah konsep mengenai subyek politik, penerawangan atasnya telah dilakukan sejak Aristoteles. Aristoteles menyebut kekuasaan ada di tangan satu, sedikit, dan banyak. Jika di tangan satu maka bentuk baiknya adalah Monarki/Kingship dan bentuk buruknya Tirani. Jika di tangan sedikit maka bentuk baiknya Aristokrasi, dan bentuk buruknya Oligarki. Jika di tangan banyak maka bentuk baiknya Polity dengan bentuk buruknya Demokrasi.

Mengapa Polity disebut Aristoteles sebagai bentuk pemerintahan oleh Banyak? Karena Polity diperintah oleh orang banyak dengan didasarkan pada hukum tertulis. Maka, Polity disebut Aristoteles sebagai pemerintahan ideal, kendati bukan yang terbaik, karena alasan keterlibatan semakin banyak orang dan adanya rule of law. Namun, mayoritas orang dalam masa Aristoteles adalah kaum miskin, yang mana jika kaum ini memerintah demi kepentingannya sendiri (menambah kekayaan) dan bukan kebaikan umum sesuai rule of law maka ia sebut Demokrasi. 

Juga, mengapa pemerintahan sedikit disebut Aristokrasi? Aristokrasi adalah pemerintahan yang dilakukan kalangan bangsawan, yang tentu punya uang, tetapi tetap berusaha mencapai kebaikan bersama. Manakala kekuasaan yang sedikit dan berdasarkan kekayaan ini tidak melampaui kepentingan dirinya, dan justru kekuasaan dimanfaatkan untuk sekadar memelihara kekayaan bahkan menambahnya, maka jatuhlah ia menjadi Oligarki.

Terakhir, kekuasaan di tangan satu orang pemimpin yang kaya dan baik, dan berupaya mencapai kebaikan umum ia sebut Monarki, dan inilah sistem pemerintahan terbaik menurut Aristoteles. Namun, manakala Monark diduduki oleh individu serakah dan tidak benar, maka jatuhlah ia menjadi Tirani yang dijalankan seorang Tiran semodel Nero atau Caligula.

Kembali ke masalah Oligarki. Aristoteles menyatakan Oligarki akan berlawanan dengan kaum miskin yang jumlahnya banyak. Demokrasi akan berantagonisme dengan kaum kaya, yang jumlahnya sedikit tetapi sangat berpengaruh. Sebab itu, Oligarki dapat melindungi diri mereka sendiri dengan menyerap orang-orang tertentu ke dalam kekuasaan, sehingga bisa melakukan penjaminan atas kekayaan mereka. Oligarki berbeda dengan Aristokrasi, karena apabila Aristokrasi diperintah oleh orang-orang terbaik demi kebaikan bersama, Oligarki diperintah oleh kaum kaya hanya demi kebaikan mereka sendiri. (Adams & Dyson, 2003: 17).

Aristoteles juga menulis bahwa keenam jenis kekuasaannya, terdapat perbedaan kekuasaan politik. Sebagian memiliki banyak kekuasaan, pihak lainnya kekurangan. Misalnya, dalam Oligarki, standarisasinya dalah distribusi kekayaan. Kaum kaya punya kekuasaan lebih ketimbang yang kurang kaya atau miskin. Hal ini disebut Aristoteles sebagai adil karena distribusi kekuasaan yang timpang tersebut sangat proporsional dengan timpangnya distribusi kekayaan. (Burns, 2003: 81-2).

Dalam Demokrasi, lanjut Aristoteles, yang didistribusikan adalah kewarganegaraan, bukan kekayaan. Kekuasaan, sebab itu, didistribusikan antara penduduk laki-laki dewasa, dan tidak melulu yang berpredikat warganegara. Namun, penduduk yang berstatus kewarganegaraan akan menerima lebih, ketimbang yang tidak berstatus.

Thomas Aquinas juga sekurangnya bicara tentang Oligarki ini. Dalam merekomendasikan kepemimpinan kerajaannya dalam Summa Theologiae ia menyebut kerajaan yang baik itu sebaiknya diembeli oleh elemen Demokrasi dan Oligarki. Pemahaman Demokrasi dan Oligarki Aquinas ini dipinjam dari Aristoteles. Mengapa bisa demikian? Dalam logika Aquinas, Demokrasi melibatkan banyak orang, sementara Oligarki adalah orang kaya yang dapat mengerahkan sumber daya yang mereka miliki untuk menjamin stabilitas masyarakat, kendati itu diarahkan demi keuntungannya sendiri. Namun, publik tercepretkan oleh manfaat apabila Oligarki yang berkuasa, stabilitas politik dan sosial itu. (Adams & Dyson, 2003: 31).

Definisi Oligarki


Masalah Oligarki ini terus mencuat hingga era saat ini. Muncul idom-idiom seperti partai politik dikuasai Oligarki, pemerintah disetir kelompok Oligarki, Oligarki politik kembali terjadi, dan sebagainya. Ini mendorong seorang penulis politik Jeffrey Winters menulis buku bertajuk Oligarki. Tujuannya mendefinisikan Oligarki secara definitif dan mencari varian-variannya.

Dalam konsep Oligarki terdapat konsep Oligark dan Oligarki. Untuk sampai pada definisi Oligarki, terlebih dulu harus didefinisikan Oligark secara tepat.

Menurut Winters, Oligark adalah :


Pelaku yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar sumber daya material yang bisa digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosial eksklusifnya. Sumber daya itu harus tersedia untuk digunakan demi kepentingan pribadi, biarpun tidak harus dimiliki sendiri. Jika kekayaan pribadi ekstrem mustahil dimiliki atau tidak ada, maka Oligark juga tidak ada. (Winters, 2011: 9).


Dari definisi Oligark ini muncul tiga perkara. Pertama, kekayaan adalah bentuk kekuasaan material yang beda dari sega sumber daya kekuasaan lain yang bisa terkonsentrasi di tangan minoritas. Kedua, bahwa penguasaan dan pengendalian sumber daya dilakukan untuk kepentingan pribadi, bukan lembaga. Ketiga, definisi Oligark tetap konstan di berbagai zaman dan kasus.

“Kekayaan” adalah konsep kunci dalam Oligarki. Sebab itu, definisi Oligarki harus clear masalah pertahanan kekayaan ini. Oligark adalah kelompok yang luar biasa kaya, tetapi mereka menghadapi masalah dan tantangan politik terkait langsung dengna sumber daya kekausaan material yag mereka miliki dan gunakan di masyarakat yang bertingkat-tingkat kemampuan ekonominya. Hanya Oligark yang mampu menggunakan kekayaan untuk mempertahankan kekayaannya.

Pertahanan kekayaan Oligark ada dua perkara. Pertama, property defense yaitu mengamankan klaim dasar atas kekayaan dan milik. Kedua, income defence yaitu menjaga sebanyak mungkin pendapatan dan laba dari kekayaan di dalam kondisi hak milik yang aman.

Berdasarkan pemahaman atas pertahanan kekayaan dan definisi Oligark, maka definisi Oligarki menurut Winters adalah:

Merujuk kepada politik pertahanan kekayaan oleh pelaku yang memiliki kekayaan material. Pertahanan kekayaan oleh Oligark mencakup tantangan dan kapasitas tertentu yang tak dimiliki bentuk dominasi atau eksklusi minoritas lain. Oligarki menjabarkan cara pertahanan dilakukan – proses yang amat beragam di berbagai konteks politik dan periode sejarah. Definisi Oligarki tetap, tapi oligarki punya berbagai bentuk. (Winters, 2011: 10).


Itulah definisi Oligarki dari Winters.

Bagi Winters, pemahaman yang jernih atas konsep Oligarki akan bermanfaat dalam memahami politik. Bahwa ternyata Aristoteles menyatakan konsep Oligarki bukan berdasarkan jumlah yang sedikit, melainkan kekayaan yang ada pada orang yang berkuasa itu. Dengan demikian, dasar utama untuk menyusun konsep Oligarki adalah aspek material, kekayaan. Dengan mengutip Whibley 1896, Winters menyatakan “unsur kekayaan biasa diakui sebagai syarat penting oligarki.” (Winters, 2011: 4).

Dalam memberikan definisi Oligarki di atas, Winters terlebih dahulu mendefinisikan konsep Oligark dan Oligarki. Dalam mendefinisikan keduanya ada sejumlah pertimbangan. Pertama, dasar kekuasaan minoritas Oligarkis. Dasar kekuasaan minoritas terjadi akibat adanya konsentrasi ekstrem kekuasaan. Kekuasaan mereka pun bubar setelah konsentrasi tersebut dipecah-belah. Kedua, jangkauan kekuasaan minoritas Oligarkis (Winters, 2011: 5). Jangkauan kekuasaan minoritas Oligarkis itu merengkuh ruang atau komunitas cukup luas sehingga upaya melarikan diri darinya nyaris mustahil atau berbiaya mahal. (Winters, 2011: 6).

Winters juga menekankan bahwa pemahaman atas Oligark dan Oligarki selalu diawali pengamatan adanya ketidaksetaraan material ekstrem yang kemudian menghasilkan ketidaksetaraan politik ekstrem.

Beda Elit dan Oligarki


Kendati sama-sama minoritas, konsep Elit berbeda dengan Oligarki. Memang, Elit dan Oligark sama-sama menggunakan kekuasaan dan pengaruh minoritas. Namun, kemampuan mereka melakukan itu berdasar jenis kekuasaan yang berbeda, sehingga hasil politiknya pun berbeda. (Winters, 2011: 12).


Perbedaan mendasar Elit dan Oligark adalah hampir semua bentuk pengaruh minoritas elit telah ditantang lewat pergulatan dan perubahan demokratis, sementara kekuasaan Oligarkis, karena hakikatnya belum beda (pertahanan kekayaan dan penambahan pendapatan) belum bisa ditantang. Berbeda dengan kekuasaan Elit, kekuasaan para Oligark sulit sekali dijungkalkan oleh Demokrasi, kecuali yang paling radikal, yang tentunya dicegah lewat konstitusi atau perundangan yang ada. Oligark otomatis bisa menjadi Elit, tetapi Elit yang tidak punya kekuasaan material (kekayaan) besar, tidak bisa menjadi Oligark. (Winters, 2011: 13).

Demokrasi dan Oligarki


Demokrasi dan Oligarki tidak saling meniadakan, bahkan berjalan seiring. Dalam Demokrasi banyak Oligark itu mengatur jalannya pemerintahan. Keduanya bisa berjalan bareng karena epistemologi mereka berbeda. Demokrasi merujuk pada kekuasaan politik formal tersebar berdasarkan hak, prosedur, dan tingkat partisipasi rakyat. Oligarki didefinisikan sebagai kekuasaan material terkonsentrasi berdasarkan penegakan klaim atau hak atas harta dan kekayaan. Karena berbeda epistemologinya, Demokrasi dan Oligarki bisa berjalan berbarengan tanpa harus konflik terus menerus. (Winters, 2011: 16).

Di Indonesia sebagai misal, Oligark duduk di pemerintahan baik langsung maupun lewat wakil-wakil mereka di legislatif, eksekutif, yudikatif, maupun birokrasi. Rakyat masih banyak yang hidup miskin tetapi mereka tidak bisa mengklaim kekayaan yang dimiliki para Oligark karena para Oligark ini mungkin menampilkan politik kebajikan tetapi yang terpenting melindungi properti kekayaan mereka lewat aneka undang-undang dan alat pemaksa negara yang siap menegakkan hukum atas nama mereka.

Oligark yang apes terjerat KPK pun tidak lantas miskin melainkan terus mempertahankan bahkan menambah income mereka dari balik jeruji penjara sementara. Ini berbeda dengan sekadar elit yang masuk penjara korupsi, biasanya langsung mereka jatuh miskin. Elit tersebut sekadar menggunakan unsur non material dalam berkuasa, beda dengan Oligark yang menggunakan kekayaan material nyata yang bisa dipertukarkan dengan pengaruh. Sebab itu jadi menarik untuk menyinggung sumber kekuasaan menurut Winters. (Winters, 2011: 18-30)

Terdapat 5 sumber kekuasaan yaitu hak politik formal, kekuasaan jabatan resmi, kekuasaan pemaksaan, kekuasaan mobilisasi, dan kekuasaan material.

Kekuasaan berdasar hak politik formal adalah sumber kekuasaan yang paling tidak langka, tersebar di tingkat individu. Hak ini disebut sebagai kebebasan liberal yang mencakup satu suara bagi tiap orang, kebebasan berpendapat tanpa ditindas, akses atas informasi publik, berkumpul dan berserikat.

Kekuasaan berdasarkan jabatan resmi adalah jabatan tinggi di pemerintahan, organisasi besar (baik sekuler maupun agama), atau perusahaan (pribadi dan publik) adalah sumber daya kekuasaan yang punya pengaruh dramatis pada profil kekuasaan segelintir individu. Mereka inilah bisa disebut sebagai elit, tetapi belum tentu Oligark. Para elit ini hidup dalam jaringan, yang satu sama lain bisa saling memperkuat atau memperlemah sesuai kepentingan masing-masing.

Kekuasaan pemaksaan adalah kekuasaan yang sifatnya sebagai komponen profil kekuasaan individu, didasarkan atas asumsi negara birokrasi moderen punya kekuatan dan kekuasaan untuk melakukan pemaksaan secara legal terhadap siapapun.

Kekuasaan mobilisasi punya dua dimensi, yaitu merujuk pada kapasitas individu untuk menggerakkan atau mempengaruhi orang lain dan merujuk pada pada perubahan yang kadang tajam pada profil kekuasaan individual pelaku yang berada dalam keadaan mobilisasi para periode tertentu.

Kekuasaan material menyediakan dasar untuk tegaknya Oligark sebagai pelaku politik yang tangguh. Sumber daya material dalam berbagai bentuk (yang paling dikenal adalah uang tunai) sudah lama dikenali sebagai sumber kekuasaan sosial, ekonomi, dan politik. Orang dengan kekayaan pasti bisa berkuasa, kendati mereka tidak mau.

Tipe-tipe Oligarki


Karena Oligarki bisa digolongkan ke dalam 4 ciri utama, maka tipe Oligarki pun dibagi menjadi empat. Pertama, kadar keterlibatan langsung Oligark dalam melakukan pemaksaan yang menyokong klaim atau hak milik atas harga dan kekayaan. Kedua, keterlibatan oligark dalam kekuasaan atau pemerintahan. Ketiga, sifat keterlibatan dalam pemaksaan dan kekuasaan, itu terpecah atau kolektif. Keempat, apakah Oligark bersifat jinak atau liar. (Winters, 2011: 48).

Berdasarkan ciri-ciri utama Oligarki, Winters lalu membuat empat tipe ideal Oligarki yaitu: Oligarki Panglima (Warring Oligarchy), Oligarki Penguasa Kolektif (Ruling Oligarchy), Oligarki Sultanistik (Sultanistic Oligarchy), dan Civilian Oligarchy (Oligarki Sipil).

Oligarki Panglima adalah dunia panglima. Perpecahan antar Oligark ada di tingkat tertinggi. Persekutuan tidak stabil dalam konteks persaingan keras yang selalu berubah. Dominasi Oligark paling unggul hanya bisa berkuasa sementara. Ini misalnya terjadi di Kekaisaran Byzantium di mana kekuasaan tidak bersifat turun menurun, melainkan hanya turun kepada “panglima” yang paling kuat. Demikian pula di era kesultanan Mamluk di Mesir, di mana suksesi kekuasaan berjalan sangat cepat, bergantung Oligark tak berkuasa siap untuk merebut kekuasaan. Mereka semua kaya lewat penaklukan, semakin banyak melakukan penaklukan, semakin kaya mereka. Namun, semakin banyak melakukan penaklukan semakin habis prajurit mereka sehingga Mamluk yang punya prajurit mencukupi langsung mengambil kekuasaan.

Oligarki Penguasa Kolektif adalah saat para Oligark masih bermain kekerasan secara individual mereka bergabung dalam suatu lembaga kolektif yang memiliki norma-norma yang mereka setujui. Namun, lembaga kolektif Oligark ini sama seperti Oligarki Panglima, sifatnya tidak stabil. Sebagai contoh saat mafia dari Keluarga Corleone bersekutu dengan Mafia Yahudi, mereka bisa berjalan bareng dalam bisnis klasik mafia: prostitusi, judi, pemerasan. Namun, saat muncul ide perdagangan narkoba, dan keluarga Corleone menolak, terjadilah perang berdarah antar mafia yang tadinya bersatu. Kendati Corleone akhirnya mengalah dan memberi konsesi perdagangan narkoba di wilayahnya, perang sudah terlanjur menyita banyak darah. Rekonsiliasi yang kemudian terjadi adalah semu.

Oligarki Sultanistik adalah saat monopoli sarana pemaksaan berada di tangan satu Oligark, bukan terlembaga ke dalam negara yang dibatasi hukum. Di dalamnya, marak hubungan patron-klien dengan norma perilaku dan kewajiban yang terkait. Wewenang kekerasan hanya ada di pucuk pimpinan Oligarki.

Oligarki Sipil adalah mirip Oligarki Sultanistik, tetapi pada Oligarki Sipil sepenuhnya tidak bersenjata dan tidak berkuasa langsung selain secara sporadis selaku tokoh politik individual, bukan dalam kapasitas Oligarkis. Yang menggantikan individu tunggal sebagai pelaksana pemaksaan yang mempertahankan harta Oligarki, ada lembaga pelaku yang dikendalikan oleh hukum. Dalam Oligarki penguasa kolektif, para Oligark menyerahkan sebagian bebasr kekuasaan kepada kelompok Oligark. Para Oligark sebagai kelompok lebih kuat dari pada sembarangan anggotanya. Di Amerika Serikat, Oligarki Sipil ini adalah apa yang disebut C. Wright Mills sebagai pengusaha-pengusaha besar seperti Rockefeller, Rothschild, Warburg, Schiff, Morgan, atau yang kekinian Gates dan Zuckerberg.

Sumber Bacaan

Ian Adams & R. W. Dyson, Fifty Major Political Thinkers, Second Edition (Oxon: Routledge, 2007)
David Boucher & Paul Kelly, eds., Political Thinkers from Socrates to the Present (Oxford: Oxford University Press, 2003)
Jeffrey A. Winters, Oligarki (Jakarta: Gramedia, 2011)
Reactions

Posting Komentar

0 Komentar