Ad Code

Ketimpangan dalam Demokrasi

Ketimpangan dalam Demokrasi adalah unsur utama yang dibahas oleh Michael Parenti, Samuel Bowles & Herbert Gintis, dan Anne Phillip, suatu bunga rampai yang dieditori oleh Philip Green.[1] Parenti menyumbang 2 tulisan, yaitu masalah ketimpangan informasi akibat kolusi pemerintah-pemilik media-pengiklan besar dalam pemberitaan di media massa mainstream dan akumulasi kemakmuran dan kemiskinan di Amerika Serikat. Bowles & Gintis mempermasalahkan ketiadaan Demokrasi di tempat kerja akibat Kapitalisme. Anne Philips mempermasalahkan bias gender dan formalitas Demokrasi. Ketiga pandangan ini khas kaum kiri atau paling tidak new left. 

Michael Parenti: Inventing Reality [2]

Pertanyaan utama Parenti adalah apakah media mengatur pikiran kita? Jawaban Parenti bisa ya dan tidak. Ada 4 fakta yang ditemukan Parenti di Amerika Serikat (AS): 1) Pers (media) relatif bebas dari intervensi pemerintah, tetapi pemberitaan mereka kerap selaras dengan pandangan pemerintah; 2) Awak media relatif bebas dari intervensi negara tetapi tidak dari media ownernya; 3) Ada kecenderungan propaganda pemilik media tetapi umumnya sejalan dengan cara pandang ideologi kapitalis yang dianut mayoritas penduduk AS; dan 4) Kendati ada kecenderungan propaganda dari media, publik AS tidak akan langsung menelan mentah-mentah sebab mereka punya filter. Inilah yang dibahas Parenti lebih lanjut. 

Ternyata kendati dinyatakan sebagai negara terbuka (Demokratis) pemilik media berkolusi dengan pemerintah secara simbiosis mutualistik. Parenti mencontohkan karena Pemerintah dan kalangan bisnis AS (pengiklan besar media) punya bisnis di Iran era Pahlevi, media AS hanya memberitakan yang baik-baik saja tentang Shah: Orangnya baik, saya keluarga, bekerja untuk rakyat. Publik AS yakin akan hal itu karena media menyiarkan. Namun, setelah Revolusi Iran 1979, mahasiswa Iran yang menyandera orang AS di Kedutaan Teheran meminta media AS menyiarkan siapa sesungguhnya Shah Iran. Lalu disiarkan bahwa Shah orang kejam, penyiksa dan pembunuh rakyatnya. Publik AS bahkan anggota Kongresnya sendiri terkejut. Namun, karena revolusi Iran dimotori Syiah, dan phobia Islam begitu kuat di AS, keterkejutan ini tidak mendorong rakyat AS simpatik pada Imam Khomeini.

Lalu Parenti juga mengetengahkan media AS mempropagandakan keinginan pemerintah menginvasi Sandinista Nikaragua yang komunis. Ternyata, rakyat AS tidak antusias karena perang dengan Nikaragua akan memicu perang lebih luas (ada Kuba dan Uni Soviet), pajak akan naik untuk membiayai perang, dan putra-putri warga AS yang dinas militer akan meninggal untuk suatu yang tidak jelas. Sikap ini diambil kendati rakyat AS umumnya antikomunis. Rakyat AS punya filter sendiri dalam menangani propaganda media, dan media dimanfaatkan rakyat AS untuk memperkuat keyakinan politik mereka, bukan mengubahnya. 

Di Indonesia, hal ini terjadi di masa Jokowi periode pertama. Pendukung Prabowo-Hatta lebih suka menonton TV-One karena memandang Jokowi secara negatif. Pendukung Jokowi-JK lebih prefer menyaksikan Metro-TV. Pilihan media yang ditonton hanya untuk menguatkan keyakinan atau pilihan politik. Di era Orde Baru, kondisi berbeda sebab satu-satunya media adalah TVRI dan hanya menyiarkan keberhasilan pemerintah saja. Publik mengalami kejenuhan sehingga lebih menunggu acara seperti Aneka Ria Safari, Selekta Pop, ataupun Album Minggu. 

Samuel Bowles and Herbert Gintis: Democracy & Capitalism [3]

Bowles and Gintis mengkritisi kapitalisme AS yang mendorong warganegara tidak banyak punya pilihan. Demokrasi di level nasional tidak terjadi di level aktivitas keseharian warganya dan akibatnya budaya Demokratis dianggap tidak berjalan. Keduanya mengambil kasus para pekerja di perusahaan kapitalis AS, yang sudah diprogram oleh perusahaan baik mengenai pendidikan yang harus ditempuh, jam kerja yang wajib diikuti, pengawasan oleh para supervisor. Para pekerja cuma punya dua pilihan: Ikuti atau Keluar. Bowles and Gintis mengkritisi tidak kompatibelnya konsep market dan demokrasi. Market menghendaki pekerja patuh pada perusahaan sementara demokrasi menghendaki pekerja punya aneka pilihan. 

Secara sinis Bowles and Gintis berujar bahwa ekonomi kapitalis memproduksi manusia, dengan mana manusia yang mereka produksi jauh dari ideal demokrasi itu sendiri: Mereka dibuat tidak punya banyak pilihan dalam aktivitas politiknya. Pemikiran liberal yang menjadi dasar demokrasi tidak bisa dikembangkan dalam budaya ekonomi kapitalis yang mengukur profit secara prediktif dan manusia adalah sekadar instrumen untuk memanifestasikan prediksi tersebut. Ekonomi kapitalis di AS juga mengakibatkan budaya demokrasi menjadi mandeg, terlebih saat para pemodal dan administratornya, demi profit, telah mengikis keluarga, lingkungan bertetangga, gilda-gilda kerajinan, gereja, dan aneka komunitas demokratis ekonomi asli AS lainnya. Di Indonesia hal seperti ini pun terjadi, terutama di wilayah Jabodetabek, dengan mana struktur masyarakat tradisional relatif sudah ‘habis’ dan yang tersisa hanyalah lingkungan ‘gurun’ budaya, karena setiap orang hanya punya urusan dengan pekerjaannya, bukan dengan keluarga, tetangga, bahkan rekan sekerjanya sekalipun. Kerajinan-kerajinan masyarakat asli terkikis oleh pabrikan besar. Namun, ada harapan dengan dibentuknya Kementerian Produk Kreatif yang dibangun tersendiri di Kabinet Jokowi II. 

Michael Parenti: Power and the Powerless [4]

Parenti menyatakan bahwa di AS ada dua kecenderungan. Orang yang menguasai sumber kekuasaan akan menggunakan sumber tersebut untuk memperbesar kemakmurannya. Sebaliknya, mereka yang tidak punya sumber kekuasaan hidupnya akan terpuruk secara akumulatif pula. Parenti menyatakan bahwa ini terjadi di bawah sistem kapitalisme. Power lebih penting dari kebutuhan. Power hanya dimiliki oleh pihak ‘kaya’ yang memiliki sumbernya, sementara pihak yang lebih banyak kebutuhannya (kaum ‘miskin’) tidak memilikinya. Ketimpangan terjadi baik bagi kaum ‘punya’ maupun ‘tak punya’ kendati dalam bentuk berbeda. Kaum ‘punya’ umumnya punya power dan ini digunakan untuk menciptakan aneka kesempatan dalam memperoleh akses kepada sumber daya lainnya. Misalnya, selebriti dan kaum beruang punya kans besar menjadi pimpinan politik. Kaum ‘kaya’ ini menggunakan kekayaannya untuk memperoleh akses ke jabatan publik, dan para politisi menggunakan jabatan publik tersebut untuk mengakses kekayaan (jenderal dan kolega presiden menjadi eksekutif korporasi, eksekutif korporasi menjadi pimpinan administratif baik di pemerintahan pusat ataupun daerah, bintang film menjadi senator atau gubernur, gubernur dan senator tahu bagaimana cara menjadi jutawan).

Bagi Parenti, sumber daya kekuasaan sifatnya akumulatif dari waktu ke waktu. Di AS alokasi kesejahteraan tidaklah merata karena alokasi sumber daya cenderung timpang ke arah kelas, kelompok sosial, individu, ataupun lembaga tertentu. Di AS pula, mereka yang punya uang juga memiliki leissure time untuk mengasah kemampuan pengetahuan, keterampilan, teknologi, energi, dan waktu untuk membangun organisasi yang durable dan efektif.

Lalu, bagaimana dengan kelompok yang tidak memiliki power? Parenti menulis, dalam sejarah mereka kerap disebut kaum yang tidak beruntung, karena ada di tangga terbawah ekonomi. Mereka punya banyak sekali kebutuhan, tetapi power yang dimiliki sangat sedikit. Mereka hanya menguasai kekayaan material yang sedikit, mereka sekadar menjadi pekerja sekaligus konsumen, kerap terkena penyakit dan paling cepat meninggal, sedikit sekali menikmati baik waktu luang, pendidikan, otonomi, mengurus diri sendiri, dan kerap menjadi bulan-bulanan aparatus hukum.

Bagaimana situasi di Indonesia? Sepertinya cukup serupa. Perumahan subsidi penuh sesak, dengan luas tanah rata-rata 60m2 dan luas bangunan 36 m2 ke bawah. Perumahan subsidi ini selalu penuh, minim fasum dan fasos, serta fundasi bangunannya pun sekadar fundasi tapak. Namun, di perumahan subsidi, fasum dan fasosnya begitu luas, banyak rumah dibangun tetapi kosong karena hanya dibeli untuk investasi (terutama tanahnya) sementara bangunan yang sudah jadi semakin lama banyak yang ambruk karena tidak dihuni oleh pembelinya. Sebagian dari rumah-rumah tersebut dikontrakkan si pemilik dan uangnya dipergunakan untuk membayar cicilan bulanan atau membeli rumah baru yang juga tidak akan mereka tempati. 

Anne Phillips : Engendering Democracy [5]

Dalam tulisan ini, Anne Phillips mengajukan premis demokrasi dalam everyday life. Demokrasi yang sekadar prosedural dikritik Phillips karena mengabaikan diskriminasi yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Kendati Phillips tidak menganjurkan demokrasi langsung ala Rousseau, ia menekankan bahwa masih terdapat diskriminasi peran publik dan privat, bahkan di dalam negara demokrasi maju seperti AS sendiri. 

Phillips menyoroti pembagian kerja di rumah tangga, dengan mana jam kerja ibu rumah tangga jauh lebih panjang dari suaminya. Jam kerja yang lebih panjang ini membuat perempuan lebih sedikit waktunya dalam mengurus atau mengambil peranan dalam urusan publik. Pembagian kerja berdasarkan gender ini pun kerap terjadi di dalam organisasi yang netral gender seperti rapat-rapat umum kota. Perempuan selalu berada di posisi membereskan segala pernak-pernik logistik yang berlangsung sejak rapat dimulai hingga selesai. Hanya sedikit perempuan yang berkesempatan beradu argumentasi seputar rencana-rencana yang hendak mereka buat. 

Tidak mengherankan apabila ini membuat peran politik perempuan selalu marjinal. Kendati perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam hal suara, dalam demokrasi partisipatoris perempuan kekurangan waktu akibat harus mengurus rumah tangga. Dengan demikian tidak mengherankan apabila di AS mayoritas anggota DPR dan Senat tetap berasal dari kaum laki-laki. 

Phillips mengkritik demokrasi liberal yang selalu menganggap bahwa hak yang setara dalam hal pemberian suara di Pemilu sebagai puncak dari masyarakat demokratis. Phillips lebih lanjut menyatakan bahwa ideal demokrasi liberal tersebut terlampau minimalistik. Bagi Phillips momen-momen pemberian persetujuan dalam proses pembuatan keputusan sangat jarang, sehingga secara agak sinis Phillips menyebut demokrasi liberal sekadar gestur badan saja (jari-jari mencoblos atau mencontreng) kandidat yang hendak mereka pilih. Namun, perempuan sangat kekurangan waktu untuk berdiskusi dengan para kandidat, baik di masa kampanye maupun rapat-rapat pengumpulan dana yang diselenggarakan. 

Bagaimana kondisi di Indonesia? Kondisinya pun relatif sama karena misalnya, dapat kita saksikan di pasar-pasar yang buka sejak malam hari, mayoritas kaum perempuan yang berdagang dan full-time dalam menjaga dagangannya. Mereka yang berbelanja sekaligus melayani pembeli, sementara kaum laki-laki atau suami mereka umumnya mengantar dan menjemput sehingga banyak memiliki waktu luang untuk melibatkan diri dalam masalah-masalah politik. Dengan demikian, tantangan demokrasi partisipatoris yang digagas Anne Phillips rupanya tidak hanya berlaku di AS saja melainkan pula di belahan dunia lainnya. [sb]

----------------------------

Catatan Kaki:

[1] Philip Green, ed. Key Concepts in Critical Theory of Democracy (New Jersey: Humanities Press International, Inc, 1993). pp. 158-204. 
[2] Michael Parenti, ”From Inventing Reality” dalam ibid. pp. 158-63. 
[3] Samuel Bowles and Herbert Gintis, “Democracy & Capitalism” dalam ibid., pp. 168-74.
[4] Michael Parenti, “From Power and the Powerless” dalam ibid., pp. 185-91. 
[5] Anne Phillips, “Engendering Democracy” dalam ibid.,pp. 192-202.


Reactions

Posting Komentar

0 Komentar