Kekuasaan menurut Budaya Jawa

Di era kekuasaan Soeharto, teori kekuasaan Jawa dari Benedict Anderson (almarhum) sangat populer. Anderson adalah seorang Indonesianis dan banyak melakukan studi atas masyarakat Jawa. Ia mirip dengan Clifford Geertz, dengan perbedaan titik tekan studi Anderson adalah politik, sementara Geertz adalah antropologi.

Namun, seiring berakhirnya kekuasaan Soeharto, teori kekuasaan Jawa Anderson kini kurang terdengar. Padahal sekurangnya ada dua orang presiden yang berkuasa 2 periode (sepuluh tahun) dan beretnis Jawa: Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi). Apakah teori Anderson masih relevan untuk mengkaji pola kekuasaan para presiden Indonesia pasca Soeharto tersebut?

Benedict Anderson

Sumber Foto:
https://southeastasiaglobe.com/a-tribute-to-benedict-anderson-a-renowned-scholar-of-southeast-asia/

Mungkin sekadar untuk bernostalgia, ada baiknya sedikit mengulas teori kekuasaan Jawa dari Anderson. Anderson mengkontraskan cara pandang dua masyarakat dalam memandang kekuasaan: Barat dan Jawa. Kontras yang dibuat Anderson tersemat di dalam tabel berikut: [1]

Jika Barat memandang kekuasaan itu sesuatu yang abstrak, maka Jawa memandang kekuasaan sebagai konkrit atau nyata. Menurut Anderson gagasan bahwa kekuasaan itu nyata adalah premis inti pemikiran politik Jawa, dengan menjelaskan:

Power exists, independent of its possible users. It is not a theoretical postulate but an existensial reality. Power is intangible, mysterious, and divine energy which animates the universe. It is manifested in every aspect of the natural world, in stones, trees, clouds, and fire, but is expressed quintessentially in the central mystery of life, the process of generation and regeneration ... no sharp division between organic and inorganic matter, for everything is sustained by the same invisible power. [2]

[Kekuasaan itu nyata ada, sifatnya independen dari siapapun penggunanya. Kekuasaan bukan postulat teoretis tetapi suatu kenyataan yang bersifat eksistensial. Kekuasaan tidak berwujud, misterius, dan merupakan energi ilahiah yang menggerakkan alam semesta. Kekuasaan termanifestasi dalam setiap aspek kehidupan alam, dalam batuan, pepohonan, arakan awan, dan api, tetapi pada dasarnya diekspresikan dalam misteri sentral kehidupan, proses generasi dan regenerasi ... tidak ada pemisahan tajam antara materi organik dan anorganik, karena semua itu dipelihara oleh kekuatan tak terlihat yang sama. ]

Menurut Anderson, budaya Jawa memandang kekuasaan itu bersifat nyata, bukan gagasan abstrak atau semata konsepsi seperti berkembang di budaya Barat. Bagi masyarakat Jawa, kekuasaan mengandung energi ilahiah yang mampu menggerakkan alam semesta. Kekuasaan menjelma dalam setiap aspek kehidupan, baik benda hidup (misalnya manusia) ataupun tak hidup (misalnya bebatuan). Karena sifatnya independen dari siapapun penggunanya maka konsekuensinya kekuasaan dapat diambil, diserahkan, dipinjam, direbut, atau dipertahankan.

Kedua, jika Barat memandang "the sources of power are heterogeneous" [sumber kekuasaan bersifat heterogen] maka budaya Jawa memandang "power is homogeneous" [kekuasaan bersifat homogen]. Untuk menjelaskan sifat homogen dari kekuasaan dalam cara pandang budaya Jawa, Anderson menjelaskan: “It follows from this conception that all power is of the same type and has the same source. Power in the hands of one individual or one groups is identical with power in the hands of any other individual or group.”[3] [Berdasarkan konsepsi ini dinyatakan bahwa semua kekuasaan punya jenis dan sumber yang sama. Kekuasaan di tangan satu individu atau kelompok identik dengan kekuasaan di tangan individu atau kelompok lain].

Dari konsepsi kedua, budaya Jawa memandang kekuasaan itu bersifat homogen, dengan sumber dan jenis yang sama, tunggal. Kekuasaan yang dipegang oleh satu individu atau oleh kelompok adalah sama, yaitu sama-sama kekuasaan dalam manifestasinya yang identik. Jika Aristoteles membedakan kekuasaan sebagai berjenis monarki, aristokrasi, ataupun polity, maka bagi budaya Jawa semuanya sama baik di tangan banyak orang, sedikit orang, atau satu orang jenisnya adalah sama: Kekuasaan. Bagi pandangan Jawa, kekuasaan di tangan pihak satu ataupun di tangan pihak musuh adalah sama yaitu kekuasaan yang identik, serupa.

Ketiga, jika Barat memandang "the accumulation of power has no inherent limits" [akumulasi kekuasaan tidak memiliki batasan yang melekat] maka budaya Jawa menggagas "the quantum of power in the universe is constant" [jumlah atau bagian kekuasaan di alam semesta bersifat tetap]. Mengenai gagasan tetapnya kekuasaan di alam semesta ini Anderson menjelaskan secara agak panjang:

In the Javanese view, the cosmos is neither expanding nor contracting. The total amount of power within it, too, remains fixed. Since power simply exists, and is not the product of organization, wealth, weapons, or anything else -- indeed precedes all of these and makes them what they are -- its total quantity does not change, even though the distribution of power in the universe may vary. For political theory, this has the important corollary that concentration of power in one place or in one person requires a proportional diminution elsewhere. [4]

[Dalam pandangan Jawa, semesta itu tidak mengembang ataupun menyusut. Jumlah seluruh kekuasaan di dalamnya, juga, tetap saja sama. Karena kekuasaan itu begitu saja ada, dan bukan dihasilkan oleh organisasi, kekayaan, persenjataan, atau apa pun - (kekuasaan) mendahului semuanya dan menjadikannya apa adanya - jumlah keseluruhannya tidak berubah, kendatipun distribusi kekuasaan di alam semesta mungkin saja berbeda. Bagi teori politik, hal ini memiliki konsekuensi penting bahwa pemusatan kekuasaan di satu tempat atau di satu orang memerlukan pengurangannya secara proporsional di tempat lain.]

Perkembangan kosmologi kontemporer Barat, terutama didukung teori relativitas Albert Einstein, menganggap bahwa alam semesta itu mengembang seperti balon yang ditiup. Budaya Jawa memandang sebaliknya, alam semesta itu bersifat tetap, tidak mengembang juga menyusut. Sebab itu kekuasaan jumlahnya tetap, tidak berkurang juga tidak bertambah. Kekuasaan tumbuh mendahului lainnya, hadir begitu saja, bukan merupakan akibat memiliki sesuatu seperti kekayaan ataupun persenjataan. Ken Arok pendiri Singasari bangkit menuju kekuasaan karena ia menganggap dirinya menerima pulung sebagai berkah ilahiah bahwa ia ditakdirkan untuk berkuasa. [5]

Keempat, jika Barat memandang "power is morally ambiguous" [kekuasaan itu secara moral bersifat ambigu] maka budaya Jawa memandang "power does not raise the question of legitimacy" [kekuasaan tidak menimbulkan pertanyaan tentang legitimasi]. Mengenai tidak ada pandangan soal legitimasi dalam kekuasaan Jawa ini, Anderson menjelaskan juga secara agak panjang:

Since all power derives from a single homogeneous source, power itself antecedes questions of good and evil. To the Javanese way of thinking it would be meaningless to claim the right to rule on the basis of differential sources of power --- for example, to say that power based on wealth is is legitimate, whereas power based on guns is illegitimate. Power is neither legitimate nor illegitimate. Power is. [6]

[Karena semua kekuasaan berasal dari sumber yang homogen, maka kekuasaan itu sendiri (sebagai konsekuensinya) mendahului pertanyaan tentang baik dan jahat. Bagi cara berpikir orang Jawa, tidak ada artinya mengklaim hak untuk memerintah atas dasar sumber kekuasaan yang berbeda - misalnya, mengatakan bahwa kekuasaan berdasarkan kekayaan adalah berlegitimasi (sah), sedangkan kekuasaan berdasarkan senjata adalah tidak berlegitimasi (sah). Kekuasaan bukan masalah berlegitimasi atau tidak berlegitimasi. Kekuasaan adalah kekuasaan.]

Kekuasaan adalah kekuasaan, tidak ada ketentuan satu kekuasaan bersifat sah sementara lainnya tidak. Kekuasaan yang hadir adalah kekuasaan dan tidak ada pertanyaan baik ataupun buruk. Kekuasaan apabila hadir di tangan satu atau sekelompok orang tidak ada masalah berlegitimasi ataupun tidak. Kekuasaan adalah entitas yang kehadirannya mendahului konsep baik ataupun jahat karena sifatnya ilahiah. 

Karena menggenggam kekuasaan yang tidak ambigu secara moral, maka pemegang kekuasaan menjalankan kekuasaan sebagaimana mestinya entitas tersebut dijalankan. Karena kekuasaan sudah ada di dalam genggamannya maka tidak masuk akal apabila individu atau kelompok lain mempertanyakan legitimasi kekuasaannya. Kekuasaan akan ia jalankan sebagaimana konsepsi yang pertama, bahwa kekuasaan itu memiliki sifat ilahiah. Dengan demikian, ia akan menjalankan kekuasaan dengan prinsip tersebut yang bertujuan untuk mengatur semesta, yang dalam konteks ini negara Republik Indonesia.

Catatan Kaki

[1] Benedict R. O’G. Anderson, “The Idea of Power in Javanese Culture“ dalam Culture and Politics in Indonesia, Claire Holt, ed. Singapore: Equinox Publishing, 2007. pp. 1-69

[2] ibid., p. 8.

[3] ibid., p. 7.

[4] ibid., p. 7-8.

[5] ibid., p. 7-8.

[6] ibid., p. 8.