Tanggapan atas artikel Yusak Farchan dan Firdaus Syam The Commentary of Power According to Gadjah Mada

Jika di dunia Timur-Cina ada Sun Tzu sebagai analis politik-militer yang juga sekaligus pelaku sejarah dan di dunia Barat-Jerman ada von Clausewitz di bidang dan aktivitas serupa, maka di Indonesia atau nusantara ini ada Gajah Mada. 

Gajah Mada dapat disebut sebagai politico-military strategist dan analisis atas pemikiran dan sepak terjangnya, ironisnya, jarang sekali dilakukan oleh cendekiawan di negerinya sendiri. Padahal, secara kualitas dan prestasi, Gajah Mada tidaklah kalah dari baik Sun Tzu maupun Clausewitz. Kekurangannya adalah kurangnya atau bahkan tidak adanya tulisan yang ditulis secara otobiografis sendiri oleh Gajah Mada mengenai pemikiran dan sepak terjangnya dalam mengembangan politik-militer Majapahit. Gajah Mada itu historis dan buktinya satu universitas bergengsi di Indonesia pun dinamai atas namanya, Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta.

Kurangnya sumber ilmiah mengenai Gajah Mada ini lalu diisi oleh karya ilmiah menarik yang ditulis oleh Yusak Farchan dan Firdaus Syam yang termuat dalam Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan.[1] Kajian Farchan dan Syam berupaya menempatkan kajian pemikiran politik Gajah Mada menggunakan metode berpikir Michel Foucault dalam terma besar analisis wacana. Foucault pun dikenal sebagai mengembangkan archaelogy dalam epistemologi berpikirnya.[2] Archaelogy pertama kali diperkenalkan Foucault dalam pengantarnya dalam dua edisi History of Madness di mana Foucault menempatkan studi sejarah kegilaan bukan dalam “kegilaan” sebagai sebuah bahasa melainkan arkeologi kebisuan bagi mereka yang saat ini dituding sebagai gila. 

Analisis wacana ini bersifat kesejarahan lalu mempertemukan antara gagasan yang kemudian dimaterialisasi. Hasilnya adalah ideologi yang merupakan hasil pertemuan antara gagasan dengan kondisi aktual. Analisis model ini memiliki padanan dalam tradisi pikir Marxis yang juga merupakan perjumpaan antara fenomena materialistik (method of production) yang melahirkan kelas, untuk kemudian berujung pada gagasan penghapusan kelas kapitalis di tengah masyarakat. 

Model pemikiran serupa ini pula yang dikembangkan oleh Foucault, tetapi dengan penekanan atas entitas “wacana” yang lahir dari asal-usul kelas atau basis sosial dari pihak yang menelurkan wacana tersebut. Farchan dan Syam menyebutkan bahwa ada dua basis sosial yang bisa diidentifikasi yaitu kehidupan pemikir dan komunitas pemikir. Sebab itu, kedua penulis lalu mengelaborasi kehidupan Gajah Mada dan komunitas di mana Gajah Mada menorehkan pemikiran politiknya.

Basis Sosial Kehidupan Gajah Mada

Dalam alur kritik wacana ini kedua penulis mengawali dengan identifikasi atas basis kehidupan sosial Gajah Mada. Penulisan kelahiran Gajah Mada dari aneka sumber yang dipelajari kerap berkelindan dengan mitos. Tidak ada karya tulis yang dibuat oleh Gajah Mada oleh “dirinya” sendiri. Sebab itu penulisan kelahiran Gajah Mada selalu mengandalkan aneka sumber lain di luar dirinya. Farchan dan Syam mengetengahkan bahwa ada yang menyebut Gajah Mada lahir dari buah kelapa sebagai penjelmaan Dewa Wisnu (diambil dari karya Muh. Yamin), anak dari Patni Nari Ratih yang diperkosa Dewa Brahma, yang mana asal-usul kelahiran seperti ini mirip dengan penceritaan Babad Tanah Jawi bagi tokoh-tokoh Hadiwijaya dan Sutawijaya (Pajang dan Mataram). Selain apa yang dikutip oleh kedua penulis, kita tentu akan menyaksikan lebih banyak lagi kejadian “ajaib” yang mengiringi kelahiran Gajah Mada, dan pendasaran pada mitos seperti ini kendati menarik tetapi tidak bisa dilansir sebagai sebuah fakta ilmiah.

Gadjah Mada

Sumber Foto:

https://www.britannica.com/biography/Gajah-Mada

Kedua penulis juga mempertentangkan sumber lain yang lebih ilmiah, seperti Serat Pararaton dan Kakawin Negara Kertagama.[3] Menurut Pararaton, Gajah Mada adalah anak Gajah Pagon, seorang petinggi dan loyalis Raden Wijaya (pendiri Majapahit). Saat Raden Wijaya diusir ke Desa Pandakan (di wilayah Madura), Gajah Pagon dititipkan pada kepala desa Pandakan bernama Macan Kuping. 

Di dalam suaka ini, Gajah Pagon lalu menikah dengan putri Macan Kuping dan lahirlah Gajah Mada. Sumber terkenal selainnya yaitu Kakawin Negara Kertagama bahkan sama sekali tidak menyebut kelahiran Gajah Mada. Kakawin tersebut hanya menceritakan Gajah Mada setelah memberantas pemberontakan Sadeng. 

Sebab itu baik Fachran dan Syam memposisikan Pararaton sebagai sumber yang lebih prerogatif dalam penceritaan kelahiran Gajah Mada.[4] Selanjutnya kedua penulis jurnal ini menyimpulkan bahwa Gajah Mada terlahir dari lingkaran dalam (inner circle) kekuasaan Majapahit, yaitu anak dari Gajah Pagon, loyalis Raden Wijaya. Simpulan ini masuk akal mengingat Gajah Mada seolah begitu mudah meniti karir di dalam politik dan militer era Majapahit.

Basis Sosial Komunitas Pemikir

Dalam narasi basis sosial komunitas pemikir yang melingkupi pemikiran politik Gajah Mada, Farchan dan Syam mengetengahkan narasi karir politik Gajah Mada. Paling tidak, Gajah Mada meniti karir sebagai bekel pasukan Bhayangkara (nama Sansekerta dari Kepolisian Republik Indonesia).[5] Bhayangkara adalah pasukan pengaman bagi raja, dan di masa Gajah Mada, raja yang dilindungi adalah Jayanegara. Jayanegara adalah putra Raden Wijaya dari putri Sumatera dan dengan demikian darah Jayanegara tidak murni Jawa. 

Munculnya Jayanegara sebagai pengganti Raden Wijaya memicu ketidaksukaan di kalangan puritan darah Jawa di tubuh kerajaan dan muncullah Pemberontakan Ra Kuti pada 1319 Masehi. Pemberontakan Ra Kuti ini didukung oleh putri-putri Raden Wijaya dari garis ibu Jawa seperti Gayatri dan Tribhuwana Tunggadewi. Terjadi perpecahan antara kubu Jawa dan kubu Melayu di Majapahit. Gajah Mada sendiri berpihak pada penguasa yang sah yaitu Jayanegara dan kemudian ia memimpin penumpasan Pemberontakan Ra Kuti.[6] Dari kasus ini dapat dipelajari bahwa Gajah Mada bersikap profesional, yaitu ketaatannya pada kepemimpinan politik melintasi sentimen primordial, padahal Gajah Mada sendiri adalah keturunan Jawa dan lebih terikat secara emosional dengan Kubu Jawa.

Profesionalitas Gajah Mada ini kemudian dibuktikan dengan hubungannya yang tidak rusak baik dengan Gayatri maupun Tribhuwana. Bahkan ia sendiri memimpin sayembara penjaringan calon suami bagi kedua putri Jawa tersebut. 

Akhirnya diperolehlah Cakradara sebagai suami Tribhuwana dan Kuda Amerta sebagai suami Gayatri. Fachran dan Syam mengutip narasi sayembara ini dari Pararaton, sementara mengingatkan pembaca bahwa Negara Kertagama menceritakan secara berbeda: Suami Tribhuwana adalah Sri Kerta Wardhahana dari Singasari, sementara Wijaya Rajasa (dari Wengker) sebagai suami Gayatri. Untuk itu, kedua penulis (Fachran dan Syam) menyepakati bahwa sumber Negara Kertagama lebih bisa dipercaya karena ditulis sejaman dengan peristiwa sayembara tersebut.

Lalu, setelah menjadi bekel Gajah Mada meningkat karirnya menjadi Mahapatih Amangkubumi Majapahit. Ia diangkat sebagai Mahapatih setelah 15 tahun mengabdi sebagai patih di Daha. Saat menjadi Mahapatih, raja yang berkuasa di Majapahit adalah Tribhuwana Tunggadewi, tepatnya 5 tahun setelah Pemberontakan Sadeng (1331 M) dieliminasi. Pertimbangan pengangkatan Gajah Mada adalah atas dasar prestasi, yang diidentifikasi Farchan dan Syam terdiri atas tiga pertimbangan.[7] Pertama, loyalitas Gajah Mada baik saat menjadi bekel maupun setelah memadamkan sejumlah pemberontakan kalangan dalam Majapahit. Kedua, pengalamannya sebagai patih di Kahuripan dan Daha. Ketiga, Majapahit membutuhkan mahapatih baru yang mendukung upaya perluasan pengaruh Majapahit di kepulauan nusantara. Di masa kekuasaan Tribhuwana Tunggadewi inilah terjadi perluasan kerajaan Majapahit di nusantara dan Sumpah Palapa dari Gajah Mada yang terkenal itu diucapkan saat pelantikannya oleh raja-ratu Majapahit tersebut.[8]

Puncak karir Gajah Mada adalah di masa kekuasaan Tribhuwana Tunggadewi dan menyurut di era selanjutnya, saat Majapahit diperintah oleh Hayam Wuruk (putra raja-ratu tersebut). Peristiwa yang memicu deklanasi karir politik Gajah Mada adalah Peristiwa Bubat. Peristiwa ini bukan perang, karena perang seyogyanya dilakukan oleh dua pihak yang diasumsikan sama kuat. Apa yang terjadi di Bubat adalah “pengeroyokan” yang kurang ksatria. 

Deskripsinya adalah Hayam Wuruk berniat menikahi putri Kerajaan Sunda-Galuh yaitu Dyah Pitaloka, putri Prabu Linggabuana. Datanglah rombongan bangsawan Sunda-Galuh ke Majapahit membawa putri yang ditaksir Hayam Wuruk tersebut. Saat tiba di Majapahit, tamu calon besan tersebut menginap dan mendirikan kemah di lapangan Bubat. Saat menginap, Gajah Mada menemui bangsawan Sunda-Galuh dan mengajukan syarat bahwa pernikahan hanya akan dilangsungkan apabila Kerajaan Sunda-Galuh bersedia memproklamasikan diri ada di bawah kekuasaan Majapahit. Ini disyaratkan Gajah Mada karena hanya kerajaan Sunda-Galuh, sebagai kerajaan di tanah Jawa, yang belum menyatakan takluk pada Majapahit.

Pada sisi lain, raja dan bangsawan Sunda-Galuh menganggap bahwa pernikahan yang dilangsungkan adalah antara dua kerajaan berdaulat dengan posisi setara. Pihak Sunda-Galuh menyatakan bahwa apa yang ditawarkan Gajah Mada mencederai apa yang sudah disepakati dan tidak termasuk berita awal yang dipersyaratkan saat mereka diundang oleh Majapahit. Gajah Mada terus mendesak sementara pihak Sunda-Galuh menolak disubordinasi.[9] 

Terjadilah perlawanan fisik terhadap Gajah Mada dan pasukannya. Pertikaian tidak imbang ini tentu saja dimenangkan oleh pihak Majapahit dan seluruh rombongan Sunda-Galuh tewas di Bubat. Ini merupakan cacat dari karir politik Gajah Mada dan mengecewakan Hayam Wuruk tentu saja, di mana putri Sunda yang ia taksir pun turut berkalang tanah di insiden tersebut. Juga, tentu saja Hayam Wuruk memandang insiden tersebut bukan peristiwa yang ksatria karena wujud pengeroyokan, bukan perang resmi antara dua kerajaan berdaulat. Di masa kemudian, insiden Bubat ini terus berdengun dalam narasi sejarah terutama di kalangan masyarakat Sunda dan dimanfaatkan Kompeni-Belanda untuk memecah-belah antara kalangan Jawa Tengah ke timur dengan Jawa Barat (masyarakat Sunda).

Farchan dan Syam menulis, sejak insiden tersebut Gajah Mada dimarjinalisasi secara politik oleh Hayam Wuruk. Keduanya menulis bahwa Gajah Mada dianugerahi tanah perdikan di Madakaripura (wilayah Probolinggo) yang lokasinya jauh dari pusat alun-alun kekuasaan Majapahit. Status Gajah Mada sebagai Mahapatih tetap melekat, tetapi operasionalisasi tugas kemahapatihan diserahkan kepada sejumlah patih dan Gajah Mada sendiri menyepi di Madakaripura. Selain pengasingan ke Madakaripura ini, Farchan dan Syam menulis bahwa Hayam Wuruk sebelumnya menugaskan Gajah Mada ke Padompo, yang mana penugasan tersebut atas inisiatif Gajah Mada sendiri. Adapun motif Gajah Mada dalam ekspedisi Padompo adalah: Pertama, menghindari cercaan dari internal Majapahit atas insiden Bubat; Kedua, meraih kembali kepercayaan keluarga kerajaan pada dirinya; dan Ketiga, upaya menghukum diri sendiri selepas insiden Bubat. [10]

Pemikiran Gajah Mada tentang Kekuasaan

Kini tiba kedua penulis masuk ke dalam substansi pemikiran politik Gajah Mada. Farchan dan Syam menyatakan bahwa tarsir kekuasaan Gajah Mada atas konsep kekuasaan banyak dipengaruhi kosmologi ajaran Brahma. Dalam kosmologi ini, jagat raya terdiri atas sebuah benua bernama jambudwipa sebagai pusat berbentuk lingkaran. Pusat tersebut dikelilingi tujuh benua dan tujuh lautan secara melingkar-konsentris. Sebagai ufuk dari lautan yang tujuh itu, dunia ditutup oleh barisan pegunungan besar yang disebut cakravala. Masih dalam kosmologi ini, pusat yaitu di jambudwipa ditandai oleh sebuah gunung yang merupakan pusat peredaran matahari, bulan, dan bintang. Gunung pusat tersebut disebut meru terdapat kota-kota tempat tinggal para dewa yaitu lokapala. Konsep semacam ini mendorong Gajah Mada mengucapkan sumpahnya yaitu menyatukan kepulauan nusantara sebagai keliling dari jambudwipa. Jambudwipa ini adalah ibukota Majapahit dan raja yang bertahta di Majapahit adalah dewa yang posisinya tertinggi di antara para keliling itu.

Dalam konteks pandangan Gajah Mada atas Majapahit dan wilayah luarnya pula, Farchan dan Syam mengutip Brandes, bahwa seluruh mandala Jawa dianggap sebagai punpunan, sedang pulau lain semisal Madura dan Tanjung Pura (borneo) dianggap sebagai ansa. Simpulan Brandes ini didasarkan pada prasasti Jayapatra di Bendosari dari zaman Hayam Wuruk. Hayam Wuruk diposisikan sebagai Dewa Syiwa sedangkan patih Gajah Mada diumpamakan sebagai pranala. Akhirnya Farchan dan Syam menyimpulkan bahwa kekuasaan dalam pandangan Gajah Mada adalah “kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain, baik secara langsung dengan jalan memberi perintah maupun secara tidak langsung dengan mempergunakan segala alat dan cara yang tersedia.” [11]

Farchan dan Syam kemudian coba merinci gagasan Gajah Mada seputar kekuasaan ini. Keduanya mengawali dengan falsafah Tri Dharma yang digagas Gajah Mada yaitu bahwa ada tiga dimensi kepemimpinan politik yang diajukan Gajah Mada yaitu dimensi spiritual, moral, dan manajerial.[12] Ketiga gagasan ini pun berpengaruh kepada Sukarno dan Soeharto dalam falsafah kekuasaan mereka beratus tahun setelah Gajah Mada tidak ada. Dalam dimensi spiritual, seorang pemimpin harus punya sifat wijaya, masihi samasta buwana, dan prasaja. Dalam dimensi moral, seorang pemimpin harus memiliki enam sifat seperti mantriwira, sarjawa upasama, tan sutrisna, sumantri, sih samasta bhuwana, dan nagara gineng pratijna. Dalam dimensi manajerial seorang pemimpin harus punya sembilan sifat seperti natangguan, satya bhakti prabhu, wagmiwag, wicaksaneng naya, dhirotsaha, dibyacita, nayaken musuh, ambek paramartha, dan waspada purwatha.

Ketiga sifat dalam dimensi spiritual, moral, dan manajerial tersebut (yang disebut Tri Dharma) merupakan konsep kekuasaan yang menjadi acuan bagi para penguasa Jawa yang hendak sukses memimpin kerajaannya. Kendati seluruhnya akan sangat sulit apabila diterapkan secara utuh, tetapi upaya mendekatkan kualitas kepempimpinan politik pada ketiganya akan mendorong lahirnya seorang penguasa politik yang berwibawa. Apabila kita bandingkan konsep Tri Dharma dari Gajah Mada ini dengan tulisan Niccolo Machiavelli dalam Discouses Livy akan ditemui sejumlah padanan. Kendati sekuler, Machiavelli tentu saja dipengaruhi oleh ajaran Katolik yang melingkupi kehidupan moral warga Florence saat itu. Dalam Discourse Machiavelli pun menekankan bahwa raja yang dicintai rakyat adalah unsur yang paling signifikan dalam mengupakayakan kedudukan politik yang kuat. Kendari Machiavelli banyak disalahtafsirkan sebagai filsuf amoral setelah ragam pendapatnya dalam Il Principe, tetapi asumsi tersebut kurang kontekstualitasnya. Di Il Principe Machiavelli bicara mengenai kekuasaan dalam das zein nya, sementara dalam Discourse on Livy ia bicara kekuasaan dalam konteks das sollen.

Farchan dan Syam menutup artikel jurnalnya dengan upaya pengendalian kekuasaan oleh Gajah Mada dan apa yang dilakukan Gajah Mada ini mirip dengan tulisan Machiavelli dalam Discourse on Livy. Menurut kedua penulis, Gajah Mada mengendalikan kekuasaan lewat empat cara yaitu penataan birokrasi, penerapan kekuatan militer, penerapan sistem hukum, dan penanaman nilai-nilai tradisi besar serta aktivitas publik.[13] Hal yang mengemuka dari penjabaran kedua penulis ini adalah, Gajah Mada ternyata cukup rinci dan metodologis dalam pengendalian kekuasaan yang ia terapkan dalam Majapahit. Keberhasilan Gajah Mada dalam menerapkan keempat hal ini ditandai dengan besarnya Majapahit sebagai eksperimentasi negara federasi pertama yang berhasil di nusantara atau Indonesia.

Penutup

Upaya yang dilakukan oleh Yusak Farchan dan Firdaus Syam dalam menulis pemikiran politik Gajah Mada ini adalah suatu hal yang tergolong berani. Sumber-sumber tertulis mengenai Gajah Mada adalah rata-rata adalah sumber sekunder dan banyak diantara menyerupai babad yaitu banyak kelindan antara mitos dan fakta. Kedua penulis ibarat meniti di jembatan sempit, yang apabila kurang teliti akan terjatuh ke dalam pendasaran pendapat yang didasarkan pada mitos. Ada tiga sumber yang kiranya patut membuat kita wajib mengapresiasi bahwa artikel ini bersiteguh dengan fakta ilmiah yaitu sumber-sumber dari Muh. Yamin, Brandes, dan Slamet Muljana. Ketiganya merupakan sumber klasik bagi aneka studi mengenai Gajah Mada untuk aneka perspektif kajian.

Selain masalah sumber, artikel jurnal dari keduanya ini berupaya menerobos senjangnya informasi publik mengenai tokoh-tokoh politik lokal nusantara di mana Gajah Mada adalah salah satunya saja. Masih banyak tokoh-tokoh historis kejayaan lampau nusantara yang perlu dikaji secara ilmiah pemikiran politik mereka seperti Hang Tuah, Sultah Iskandar Muda dan Malik As-Saleh dari Pasai, Sultan Hasanuddin dari Makassar, Raden Patah dari Demak, Prabu Linggabuana dari Sunda-Galuh, Ken Arok (aka Kertarajasa) pendiri Singasari, Sutawijaya (pendiri Mataram Islam), juga Pangeran Antasari dari Banjar. Tokoh-tokoh tersebut adalah figur politik yang memiliki ideologi spesifik manakala memerintah dan penggalian gagasan-gagasan mereka tentu akan sangat bermanfaat bagi publik Indonesia yang selama ini terus didera oleh aneka konsep kekuasaan dan politik dari Barat. Dalam kerangka ini pula maka karya Yusak Farchan dan Firdaus Syam ini mendapatkan apresiasinya.

Rujukan

[1]Yusak Farchan dan Firdaus Syam, “The Commentary of Power According to Gajah Mada” (Universitas Nasional: Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan, Vol. 11 No. 01. 2015. pp. 1589-1598.

[2] Mark G. E. Kelly, The Political Philosophy of Michel Foucault (Oxon: Routledge, 2009) p. 7 – 30.

[3] Yusak Farchan dan Firdaus Syam, “The Commentary …” op.cit. h. 1591.

[4] ibid.

[5] Hal ini juga ditulis Leo Suryadinata bahwa karir awal Gajah Mada adalah sebagai bekel. Lihat Leo Suryadinata, “Gajah Mada” dalam www.brittanica.com/EBChecked/topic/223605/Gajah-Mada

[6] Konflik garis keturunan ini juga bisa dipelajari dalam www.gimonca.com/sejarah/sejarah01.shtml. Namun ada sumber lain yang menyatakan bahwa loyalitas Gajah Mada pada Jayanegara juga tidak terlampau baik karena disinyalir Jayanegara pernah hendak merebut istri Gajah Mada sebagai haremnya. Lihal Charles Kimball, “Pre-Moslem Indonesia” dalam www.guidetothailand.com/thailand-history/indonesia.php

[7] Yusak Farchan dan Firdaus Syam, “The Commentary …” op.cit. h. 1593.

[8] Parakitri T. Simbolon, Menjadi Indonesia (Jakarta: Penerbit Kompas, 2003) h. 423.

[9] Peristiwa rinci mengenai insiden Bubat ini dapat dilihat dalam Slamet Muljana, Tafsir Sejarah Negarakretagama, Cetakan 4 (Yogyakarta: LkiS, 2009) h. 147. Muljana menyebut tahun definitif insiden ini 1357 M.

[10] Yusak Farchan dan Firdaus Syam, “The Commentary …” op.cit. h. 1593.

[11] ibid. h. 1594.

[12] ibid. h. 1594-1595.

[13] ibid., p. 1595-1596.